JAKARTA, Bernas.id ? Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengungkapkan, kewenangan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) ada ditangan Presiden Joko Widodo. Hal ini menanggapi banyaknya usulan pembentukan TGPF untuk mengusut perkara Novel Baswedan.
Febri menambahkan Presiden sendiri yang menyatakan bahwa penanganan kasus penyiraman air keras kepada penyidik KPK Novel Baswedan ada di tangan Polri.
“Banyak usulan tentang TGPF yang disampaikan pada KPK. Seluruh usulan tersebut mengatakan agar Presiden membentuk TGPF.
Namun, seperti yang kita ketahui, dalam beberapa hari ini Presiden mengatakan penanganan masih di Polri,” ungkap Febri, Kamis (22/2/18).
Febri menyebutkan sudah ada yang ditugaskan untuk menjadi penghubung dan berkoordinasi dengan Polri tentang informasi kasus penyerangan Novel. Sudah 10 bulan berlalu, tetapi pelaku penyerangan belum juga ditemukan. Pihak KPK menilai, pengungkapan kasus penyerang Novel adalah ujian bagi semua pihak.
“Apakah negara hadir atau tidak melawan ancaman dan teror terhadap pemberantasan korupsi?
Jika tidak terungkap, tentu ini akan jadi preseden buruk bagi sejarah perang melawan korupsi,” katanya.
Febri melanjutkan bahwa Novel Baswedan sudah seringkali menjadi objek serangan. Tak hanya kepada Novel, corruptor fight back yang diarahkan ke KPK juga muncul dalam bentuk lain.