JAKARTA. Bernas.id – Indonesia Corruption Watch (ICW) baru saja merilis sejumlah temuan berkaitan tren modus korupsi sepanjang 2017. Dana desa menjadi pos anggaran yang paling banyak dikorupsi.
Menurut ICW, berdasarkan sektor, anggaran desa merupakan sektor paling banyak korupsi dengan total 98 kasus dengan kerugian negara Rp 39,3 miliar.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan, Polri sudah mengerahkan satuan di daerah, baik Polres hingga Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) untuk menekan potensi korupsi dana desa.
“Tugas dari Bhabinkamtibmas ini adalah melakukan pengawasan, artinya di tiap desa diminta untuk transparan,” terang Setyo di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Selasa (20/2/18).
Transparansi itu meliputi program pembangunan infrastruktur di desa dan penggunaan dananya. Polri diberi kewenangan dalam pengawasan dana desa. Namun, dana desa masih saja dikorupsi dan pengawasan dari Polri dianggap kurang berhasil.
Karenanya, polisi meminta partisipasi aktif masyarakat untuk ikut mengawasi pembangunan di desa.
“Saya kira kami melibatkan masyarakat dan tokoh masyarakat, mereka juga melihat anggarannya seberapa besar, programnya untuk apa. Hasilnya masyarakat bisa melihat,” imbuhnya.
Selama ini, di desa-desa juga sudah dipasang baliho yang isinya program atau proyek desa yang tengah berjalan, termasuk anggaran yang dibutuhkan. Masyarakat bisa mengawasi langsung pembangunan di desanya.
Sehingga dana desa bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Setyo mengatakan, jika hasilnya dirasa belum maksimal, disebabkan nota kesepahaman baru berlangsung selama setengah tahun.
Polri dan kementerian terkait masih dalam proses mencari formula yang tepat untuk menekan potensi penyelewengan dana desa.