JAKARTA,Bernas.id – Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP, Ahmad Baidowi mengaku, bahwa pasal pemanggilan anggota DPR harus seizin Presiden dalam UU MD3 memang sesuai dengan putusan dari Mahkamah Konstitusi.
“Tapi perlu diingat kalau untuk pidana khusus ya enggak perlu, misalkan OTT,” kata Awiek dalam diskusi bertajuk 'DPR Takut Kritik?' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (17/2/2018).
Setidaknya ada delapan fraksi tidak setuju dengan argumen yang disampaikan oleh Fraksi PPP dan Fraksi Nasdem.
“Kami menolak. Tapi apalah daya kami cuma berdua,” pungkas Anggota Komisi II DPR ini.
Fraksi PPP dan Fraksi Partai Nasdem memilih walk out dari rapat Paripurna pembahasan revisi UU MD3, Senin (12/2/2018).