JAKARTA, Bernas.id ? Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif menyebut KPK tidak berpengaruh dengan adanya pasal imunitas dalam UU MD3, dalam pengusutan kasus tindak kejahatan korupsi.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI, Fahri kembali menegaskan, bahwa lembaga anti rasuah itu tidak ada kewenangan mengomentari apalagi mengkritisi kebijakan yang telah disahkan DPR.
Fahri bahkan menganggap KPK di bawah Agus Rahardjo hanya menciptakan drama besar yang berdampak pada rusaknya sistem tatanan bernegara.
“Seperti sekarang menangkap bupati, seperti memburu di kebun binatang, terang aja dapat karena binatangnya banyak. KPK itu membuat drama, menurut saya ini sudah menjadi beban republik,” ujar Fahri, di Gedung DPR RI, Rabu (14/2/2018).
Sebelumnya, Laode mengatakan hak imunitas anggota DPR sebagaimana dalam UU MD3 yang baru disahkan tersebut sudah pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Laode menegaskan, pasal Pasal dalam revisi UU 17/2014 tentang MD3. Salah satu pasal menyatakan, penegak hukum harus mendapatkan izin presiden dan pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sebelum memanggil anggota dewan.
Hal tersebut dianggap melanggar prinsip hukum equality before the law.
Sebab, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan tidak boleh ada keistimewaan khususnya kepada anggota dewan.
“Itu seluruh dunia tidak boleh ada keistimewaan. Saya (Laode), Pak Agus Raharjo, dan Basaria Panjaitan kalau mau dipanggil polisi tidak perlu izin siapa-siapa. Presiden pun tidak membentengi dirinya dengan imunitas seperti itu,” pungkasnya.

