Edisi Nasional
Logo BERNAS.id Resmi - Media Nasional & Inspirasi Karir EksekutifBERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Ketua MK Langgar Etik, Demokrasi yang Dipertaruhkan

Oleh: Redaksi Bernas•13 Februari 2018
Ketua MK Langgar Etik, Demokrasi yang Dipertaruhkan
Foto: Redaksi Bernas
RANGKUMAN CEPAT BERNAS
Sumber: journalist
"Sikap mempertahankan diri yang dilakukan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat justru dinilai mempertaruhkan kepercayaan publik pada MK. Apalagi, sebenta..."

🗓️ Dipublikasikan pada 13 Februari 2018.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

YOGYAKARTA, Bernas.id – Sikap mempertahankan diri yang dilakukan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat justru dinilai mempertaruhkan kepercayaan publik pada MK. Apalagi, sebentar lagi MK akan menghadapi berbagai sengketa yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden pada 2019.

Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Mahkamah Konstitusi, ICW, puluhan guru besar, akademisi Muhammadiyah yang tergabung dalam Forum Dekan Fakultas Hukum serta Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia, dan berbagai pihak mendesak agar Arief Hidayat mengundurkan diri dari jabatannya karena pelanggaran etik.

Pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti mengungkapkan peran MK sangat penting tidak hanya memutus perkara-perkara konstituasionalitas undang-undang tetapi juga sengketa pilkada, sengketa pemilu bahkan hasil pilpres.

?Jadi, kalau misalnya ketua MK itu etiknya sendiri dipertanyakan dan juga MK-nya sendiri legitimasinya semakin menurun ni orang makin nggak percaya, udah ada Pak Patrialis, terus ada Pak Akil Mochtar, terus ini lagi (Arief Hidayat),? ujar Bivitri saat dihubungi Bernas, Senin (12/2).

Menurutnya, orang akan semakin tidak percaya dan berakibat buruk sekali. Pilkada maupun Pilpres jika ada ketidakpastian dan ketidakpercayaan maka rentan konflik.

?Yang dipertaruhkan demokrasi kita kalau misalnya sebagai pemutus tertingginya punya masalah dalam legitimasi gitu,? tegasnya.

Pakar tata hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Hestu Cipto menyatakan kalau ditinjau dari sikap Arief Hidayat yang sudah dua kali tidak arif karena dua kali terkena sanksi etik, maka independensi Ketua MK diragukan oleh publik.

Kendati dalam memeriksa sebuah perkara sengketa Pilkada atau Pemilu hakim MK memiliki sikap sendiri-sendiri. Namun, posisi Ketua MK sangat menentukan.

?Akhirnya Hakim MK disamping memiliki kemampuan akademik di atas rata-rata juga harus memiliki konsistensi terhadap etika perilaku,? terang Hestu saat dihubungi Bernas, Senin (12/2).

Dikatakan Bivitri, ke depannya akan sangat negatif jika Arief Hidayat tetap bertahan sebagai Ketua MK.

?Kami mendorong pak Arief mundur saja ketimbang marwah MK-nya ini dan putusan-putusannya jadi dipertanyakan, tidak dipercayai, dan seterusnya. Padahal MK ini penting sekali dalam konteks demokrasi kita,? ungkapnya.  

Indonesia sudah memasuki tahun politik, kontestasi Pilkada serentak 2018 sudah dimulai, yakni penetapan calon kepala daerah.

Sementara, Pileg 2019 masih dalam proses verifikasi faktual. Suara rakyat dan demokrasi jadi taruhannya kalau rawan digugat.

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram