Edisi Nasional
Logo BERNAS.id Resmi - Media Nasional & Inspirasi Karir EksekutifBERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Hindari Sengketa Tanah Wakaf, Ini Solusi Jokowi

Oleh: Redaksi Bernas•9 Februari 2018
Hindari Sengketa Tanah Wakaf, Ini Solusi Jokowi
Foto: Redaksi Bernas
RANGKUMAN CEPAT BERNAS
Sumber: journalist
"Presiden Joko Widodo membagikan sertifikat tanah untuk masjid dan musala di Masjid Raya Sumatera Barat, Padang, Sumatera Barat, Jumat (9/2/18). Presiden membagi..."

🗓️ Dipublikasikan pada 9 Februari 2018.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

PADANG, Bernas.id – Presiden Joko Widodo membagikan sertifikat tanah untuk masjid dan musala di Masjid Raya Sumatera Barat, Padang, Sumatera Barat, Jumat (9/2/18). Presiden membagikan 18 sertifikat usai salat Jumat di Masjid Raya Sumbar.

Pria yanga akrab disapa Jokowi itu menyerahkan sertifikat tanah di dalam masjid, di hadapan para alim ulama dan warga Sumbar.

“Siang ini kita akan menyerahkan 18 sertifikat masjid, musala, dan surau yang ada di Sumatera Barat. Tadi pagi saya sudah perintahkan kepada Menteri BPN agar seluruh masjid, musala, dan surau di Sumatera Barat diberikan sertifikatnya dan diselesaikan dalam dua tahun,” ungkap Presiden Jokowi.

Ia menjelaskan alasan pemberian sertifikat untuk rumah ibadah ini.

Jokowi mengatakan persoalan sengketa terjadi karena tidak adanya pengakuan hukum soal tanah, termasuk tanah wakaf untuk rumah ibadah. Seluruh masjid dan musala akan diberi sertifikat.

“Ini kita lakukan karena di beberapa tempat saya mendapat informasi bahwa tanah-tanah wakaf tidak disertifikatkan, kadang masih ada sengketanya. Sengketa tanah, sengketa lahan bisa kapan saja terjadi.

Oleh karena itu dengan tanda bukti hukum yaitu sertifikat, maka yang namanya sengketa bisa kita hilangkan atas masjid, musala, dan surau di Sumatera Barat,” terang Jokowi.

Kebijakan ini dimulai dari Sumatera Barat dan disusul provinsi lainnya. Dikatakan Jokowi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional , Sofyan Djalil yang menjadi penanggung jawab kebijakan ini.

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram