JAKARTA, Bernas.id ? Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fadli Zon menyampaikan bahwa pasal hak imunitas anggota dewan di RUU MD3 diperlukan agar tidak ada kesewenang-wenangan aparat penegak terhadap anggota DPR RI.
“Di situ dibutuhkan pertimbangan-pertimbangan agar aparat penegak hukum tidak represif,” ungkap Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (8/2/18).
Hal imunitas terdapat pada Pasal 254 RUU MD3, sama seperti dalam UU MD3 Tahun 2014. Menurut Fadli, langkah ini untuk menjamin hak-hak konstitusional anggota Dewan tidak dikriminalisasi. Ia menambahkan ada tugas-tugas DPR yang harus terlindungi secara hukum.
“Karena kita harus melihat sepanjang yang dia lakukan adalah tugas-tugas konstitusional, ya mestinya tidak bisa dikriminalisasi atau dilaporkan,” katanya.
“Kecuali tindak pidana khusus seperti korupsi, narkoba, apalagi OTT (operasi tangkap tangan).
Tapi di luar itu tidak bisa dikriminalisasi, misalnya berpendapat dianggap menghina presiden. Saya kira memang tugasnya DPR,” imbuh Fadli Zon.
Wakil Ketua Umum Gerindra itu meyakini bahwa kesepakatan tentang revisi UU MD3 merupakan hasil pertimbangan yang matang. Soal pengesahan RUU MD3 itu pun ia serahkan sepenuhnya dalam rapat paripurna mendatang.