Bernas.id – Harga pangan di awal tahun ini dinilai mengganjal laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Harga beras yang cukup tinggi di awal tahun 2018 direspon pemerintah dengan impor sebagai jalan keluar jangka pendek untuk mengatasi lonjakan harga.
Padahal, jika mengimpor beras sebagai jalan alternatif dampaknya adalah mengurangi pendapatan petani Indonesia yang sebentar lagi akan panen raya.
Uang yang disiapkan untuk impor pun senilai Rp15 triliun rupiah. Angka tersebut sudah sangat besar jika hanya untuk 500 ribu ton beras.
Oleh karena itu DPR RI diminta untuk membentuk tim pengawas impor beras.
Ketua Komisi IV DPR RI, Edhy Prabowo dipastikan menolak rencana impor beras yang dilakukan Menteri Perdagangan dikarenakan impor beras belum begitu mendesak dilakukan mengingat petani akan panen raya dalam waktu dekat ini.
“Angka tersebut sungguh kelewat besar jika hanya untuk 500 ribu ton beras. Padahal jika ingin impor maka harganya harus lebih murah dari harga dalam negeri.
Kalau mahal ngapain impor.
Soal angka pasti sepertinya masih perlu nunggu RDP Kementrian dengan DPR.” papar Koordinator Center for Budget Analysis (CBA) Jajang Nurjaman yang mendukung DPR untuk membentuk tim pengawas impor beras.
Dia mengemukakan, sejak awal kebijakan impor beras memang sarat akan masalah. Mulai dari ketidakjelasan data soal stok beras seperti yang disampaikan Kementerian Pertanian.
Padahal perlu informasi yang akurat mengenai ketersediaan beras. Sehingga dengan data tersebut apakah layak atau tidak pemerintah mengeluarkan kebijakan impor beras.

