JAKARTA, Bernas.id – Kebijakan pengaturan penggunaan alat tangkap ikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diharapkan akan membantu dan menjamin ketersediaan bahan baku industri perikanan.
Dengan langkah tersebut diharapkan meningkatkan pertumbuhan industri pengolahan ikan di atas 10% pada tahun 2019 bisa tercapai.
Kebijakan KKP sendiri mendapat dukungan dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin), salah satunya yaitu pengawasan penggunaan alat tangkap cantrang, mengingat penggunaan cantrang yang berlebihan dapat merusak biota laut dan sistem produksi ikan, selain itu, penggunaan cantrang secara massif dapat mengakibatkan overfishing (penangkapan ikan yang berlebihan.
Data Kemenperin menunjukkan, rata-rata utilisasi pengolahan ikan masih berkisar 50%. Kapasitas industri pengolahan ikan beku yang memiliki kapasitas 975.000 ton terpakai sebesar 372.686 ton pada tahun 2016. Sementara itu, produksi industri pengolahan udang beku dengan kapasitas 500.500 ton tercatat sudah melakukan produksi sekitar 314.789 ton pada tahun 2016.
?Untuk kelompok industri pengolahan ikan, kami inginnya setiap tahun mengalami peningkatan yang signifikan.
Paling tidak ada growth terus di atas 10 % hingga 2019,? ungkap Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Panggah.
Tercatat, saat ini terdapat 674 perusahaan pengolahan udang dan ikan lainnya, dan ada 44 perusahaan pengalengan ikan. Selanjutnya diharapkan dengan pengawasan penggunaan alat tangkap ikan, performa industri perikanan dapat berkontribusi mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional hingga 6%.
Reformasi perikanan yang berkelanjutan dengan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan memang menjadi salah satu komitmen pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah akan memberikan perpanjangan waktu kepada kapal cantrang untuk tetap melaut sampai dengan pengalihan alat tangkap mereka selesai.