Bernas.id – Dua hingga tiga bulan mendatang warga Indonesia akan menghadapi pesta demokrasi, yaitu Pilkada serentak. Para bakal calon pun sudah terdaftar di bagian KPU masing-masing daerah. Setiap bakal calon berusaha untuk bersaing secara sehat dalam menempuh pesta pilkada.
Beberapa partai politik pun siap mendukung menyukseskan persiapan bakal calon yang telah mempunyai sebuah kontrak kerja sama.
Gonjang-ganjing isu pilkada pun mulai ramai dibicarakan warga indonesia, informasi-informasi pun mulai berdatangan mulai darii mahar politik, kemunduran bakal calon hingga kasus impor beras pun adalah sebuah kesempatan yang digunakan untuk mensukseskan pilkada yang akan datang. Bagaimana kita sebagai warga Indonesia menyikapi pesat pilkada yang akan datang? Terlepas dari pertanyaan tersebut, para oknum tertentu mulai memanfaatkan momen-momen tersebut untuk memperkeruh suasana dengan banyak menyebarnya fake news dan hoax.
Sebagai warga Indonesia yang mempunyai hak suara untuk menentukkan pemimpin untuk masa yang akan datang.
Warga Indoensia harus bisa mengambil sikap atas apa yang terjadi.
Cerdas menyikapi sebuah pemberitaan publik adalah salah satu hal penting yang harus ada di dalam diri warga Indonesia.
Ketika pemberitaan publik mulai meretas di tengah-tengah masyarakat, kita harus berusaha untuk menampungnya terlebih dahulu dari berbagai sisi.
Jangan hanya mengumpulkan wawasan dari satu sisi saja, tapi harus ada sisi lain yang menjadi pembandingnya.
Pilkada memang sebuah hal yang sangat rentan bila tak hati-hati diberitakan dan disimak. Oleh karena itu, cerdas dalam mengambil sikap menjadi langkah dasar untuk menyikapi pesta pilkada. Berbagai isu coba untuk sebarkan sebagai ajang mengalihkan pandangan kita terhadap pesta pilkada.
Sehingga menimbulkan berbagai problematika yang tak berkesudahan.
Sedangkan kita sebagai warga indonesia yang akan menajdia penentu pemimpin masa yang akan datang harus paham atas berbagai politik yang ada dalam pilkada.
Agar kita tak hanya menelan mentah-mentah janji yang diberikan para bakal calon tanpa mengetahui apa yang terjadi dari politik pilkada tersebut.