JAKARTA, Bernas.id ? Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada kepala daerah, yakni para gubernur dan Ketua DPRD dari 34 provinsi. Pertemuan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Selasa (23/1/18).
Jokowi, sapaan akrab Joko Widodo mengingatkan agar kepala daerah maupun Ketua DPRD tidak membuat kebijakan sendiri-sendiri. Ditegaskan Jokowi, setiap kebijakan yang dibuat harus selaras dengan kebijakan pemerintah pusat.
“Perlu saya ingatkan namanya otonomi daerah itu bukan federal, kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Hubungan pusat, provinsi kabupaten, kota masih satu garis,” ujar Presiden Jokowi.
Lebih lanjut, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengungkapkan saat ini pasar Indonesia bisa bersaing dengan negara lain karena kekuatan pasar nasionalnya. Kalau bukan karena pasar nasional yang besar, daya saing Indonesia akan lebih rendah. Menurutnya, Indonesia bukan jadi pasar tunggal yang besar melainkan terpecah menjadi pasar yang kecil, yakni 34 provinsi.
“Oleh karena itu, provinsi, kabupaten dan kota kalau masing-masing mengeluarkan aturan sendiri-sendiri, regulasi sendiri-sendiri, standarnya sendiri-sendiri, apalagi prosedur sendiri-sendiri tanpa koordinasi, tak ada harmonisasi, yang terjadi adalah fragmentasi,” tegasnya.
Ia mengatakan sudah menerima keluhan dari para investor.
Sebab, para investor merasakan sendiri pengalaman yang berbeda saat mengurus perizinan di tingkat pusat dan daerah. Jokowi mempertanyakan adanya perubahan dan kesulitan sampai di daerah.
“Dari sisi regulasi begitu mereka ngurus di pusat dan dilanjutkan ke daerah itu seperti masuk ke wilayah yang lain. Kenapa enggak bisa segaris?,? kata Jokowi.