BOJONEGORO, Bernas.id ? Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) memutuskan adanya impor beras sebanyak 500.000 ton pada awal athun 2018. Hal ini dilakukan dengan alasan mengatasi lonjakan harga beras di pasaran.
Sementara, Kementerian Pertanian (Kementan) kerap mengklaim pasokan beras selalu tercukupi bahkan surplus. Dengan demikian, ada perbedaan data yang dimiliki antara Kemendag dan Kementan soal jumlah beras di Indonesia.
Tidak sinkronnya data beras ini kerap memicu perdebatan berbagai pihak.
Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman pun menanggapi soal perbedaan angka itu. Menurutnya, permasalahan data memang kerap dipersoalkan. Amran menambahkan permasalahan data sebenarnya merupakan kewenangan dari Badan Pusat Statistik (BPS).
“Sejak kapan data tidak gaduh?
Pernah enggak? Iya kan. Data itu kita kan punya wilayah masing-masing, itu kan BPS.
Satu pintu BPS yang keluarkan data. Jangan yang tidak punya kompeten yang ingin seakan-akan lebih tahu data,” terang Mentan Amran saat panen raya di Bojonegoro, Jawa Timur, Senin (22/1/18).
Diakuinya sudah sejak dulu data kerap dipersoalkan hingga membuat gaduh. Ia mengingatkan kembali masalah jagung. ?Kami dulu didemo, hari ini kita sudah wariskan ekspor untuk generasi kita.
Dulu Rp 12 triliun kita impor dari Amerika dan Argentina, hari ini kita tidak impor berkat kerja keras,” tegasnya.
Baca Juga Mendag: Impor Beras Hadapi Stok Kosong
Amran meminta agar tidak melulu meributkan persoalan data yang saat ini terjadi. Ia menekankan yang terpenting saat ini adalah saling bergendangan tangan untuk memenuhi stok beras yang kurang.
“Jangan masalah data diributkan. Sekarang persoalannya apa?
Sekarang stok menipis, stok cuma 900.000 ton. Solusinya apa? Panen, serahkan ke Bulog.
Selesai kan, hanya 100.000 ton. Bulog biasa menyerap 400.000-600.000 ton per bulan,” pungkasnya.