Edisi Nasional
Logo BERNAS.id Resmi - Media Nasional & Inspirasi Karir EksekutifBERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Saling Tuding, Ini Permintaan Menkumham Soal Polemik Hanura

Oleh: Redaksi Bernas•22 Januari 2018
Saling Tuding, Ini Permintaan Menkumham Soal Polemik Hanura
Foto: Redaksi Bernas
RANGKUMAN CEPAT BERNAS
Sumber: journalist
"Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengaku khawatir dengan permasalahan di internal Partai Hanura. Ia pun meminta agar segera diseles..."

🗓️ Dipublikasikan pada 22 Januari 2018.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, Bernas.id ? Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengaku khawatir dengan permasalahan di internal Partai Hanura. Ia pun meminta agar segera diselesaikan secara baik-baik dengan cara duduk bersama.

Pihaknya mengharapkan agar masalah internal partai itu tidak semakin runyam dan berkepanjangan. Sebab, partai tersebut sudah harus fokus mempersiapkan pemilu 2019.

“Ini kan tahapan sudah dekat pemilu.

Kalau pecah berantakan, nanti bisa menjadi partai ini mengecil,” ungkap Yasonna Laoly di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Senin (22/1/18).

Baca Juga OSO: Ada Skenario yang Bahayakan Verifikasi Hanura di Pemilu 2019

Yasonna menyampaikan sebaiknya para senior Partai Hanura turun tangan untuk menyelesaikan konflik. Ia mengaku sudah menemui Oesman Sapta Odang (OSO) yang menjabat sebagai Ketua Umum Hanura serta Dewan Pembina Partai Hanura, Wiranto agar kembali menyatukan partainya yang retak.

“Maka duduklah baik-baik, selesaikan baik-baik,” ucapnya.

SK Hanura

Menkumham juga menanggapi soal surat keputusan (SK) nomor M.HH-01.AH.11.01 tahun 2018, yang mengesahkan kubu OSO sebagai pengurus yang sah. Ia mengaku SK itu dikeluarkan dalam rangka memberikan kepastian supaya Partai Hanura dapat mengikuti verifikasi partai politik untuk pemilu.

“SK yang lalu dalam rangka kepastian, supaya ikut verifikasi partai politik karena Pak OSO tidak bisa menandatangani surat tanpa sekjen, sekjen tidak bisa menandatangani surat tanpa ketua umum, maka untuk kepastian kita kasih,” terang Yasonna.

Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Restrukturisasi, Reposisi, dan Revitalisasi Pengurus DPP Partai Hanura masa bakti tahun 2015-2020 itu diterbitkan pada 17 Januari 2018.

Baca Juga Kubu OSO Akui Pindahkan Dana, Ini Penjelasan Waketum

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram