Edisi Nasional
Logo BERNAS.id Resmi - Media Nasional & Inspirasi Karir EksekutifBERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Rencana Anies Legalkan Becak, Ini Kata Anggota DPR

Oleh: Redaksi Bernas•21 Januari 2018
Rencana Anies Legalkan Becak, Ini Kata Anggota DPR
Foto: Redaksi Bernas
RANGKUMAN CEPAT BERNAS
Sumber: journalist
"Sebaiknya Anies sebagai Gubernur lebih memikirkan bagaimana pembangunan ibu kota dan mengatasi berbagai persoalannya seperti kemacetan dan banjir...."

🗓️ Dipublikasikan pada 21 Januari 2018.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA,Bernas.id – Langkah Gubernur DKI untuk melegalkan keberadaan becak terus menuai kritik. Selain mantan Gubernur DKI Sutiyoso, kritikan juga disampaikan anggota DPR Ahmad Sahroni yang menilai Anies seharusnya tak sekedar terikat kontrak politik dan perlu melakukan kajian panjang sebelum berpikir melegalkan becak di ibu kota.

Wakil rakyat yang bermukim di Tanjung Priok ini mengingatkan kebijakan dikeluarkan oleh Gubernur nantinya harus dapat diterapkan di seluruh wilayah, bukan hanya berlaku di sekitar Jakarta Utara saja.

Seperti ramai diberitakan di berbagai media, Anies sebelumnya mengakui rencana melegalkan becak tak lepas dari adanya kontrak politik dengan Forum Komunikasi Tanah Merah Bersatu pada Oktober 2016 lalu.

Sahroni berpendapat, sebaiknya Anies sebagai Gubernur lebih memikirkan bagaimana pembangunan ibu kota dan mengatasi berbagai persoalannya seperti kemacetan dan banjir dibanding mengeluarkan kebijakan yang hanya membela sekelompok orang akibat kontrak politiknya.

?Jangan hanya karena adanya kontrak politik karena kebijakan harusnya bisa diberlakukan secara umum, bukan hanya di sekitar Jakarta Utara, tapi wilayah lain pun akan bisa melakukan hal serupa,? pesan Sahroni,saat berbincang dengan wartawan, Senin (22/1/2018).

Ia mengutarakan, kajian khusus sangat diperlukan untuk memastikan efek domino ditimbulkan oleh keberadaan becak di ibu kota ketika telah dilegalkan.

?Efeknya misalkan kemacetan, tak hanya –
akibat becak yang melaju di jalanan, tapi juga kekhawatiran penyempitan jalan karena banyaknya becak yang mangkal,? kata Sahroni.

Perdebatan lain yang mungkin muncul adalah batasan jenis jalan perkampungan yang menurut Anies sebagai wilayah trayek diijinkan untuk becak. Bila memang tidak diperbolehkan di jalanan raya, menurut Sahroni perlu dipertegas seperti apa kriteria jalan diperbolehkan dilewati becak seperti apa.

?Yang dimaksud jalan perkampungan seperti apa? apakah bisa dipastikan tak akan melaju di jalan raya sementara aksesibilitas ke lokasi bisa jadi mengharuskan melalui jalan raya,? ucapnya.

Faktor lain yang tak kalah krusial ditekankan Sahroni adalah apakah pelegalan becak ini tidak akan menimbulkan persoalan sosial.

Kekhawatiran ini muncul mengingat bagaimana perseteruan di dunia transportasi, bahkan hingga memakan korban nyawa ketika transportasi berbasis aplikasi mulai bermunculan. 

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram