JAKARTA, Bernas.id – Ketua Setara Institute, Hendardi menyatakan, fenomena purnawirawan TNI-POLRI digandeng partai politik dalam pilkada mengindikasikan kegagalan partai politik melakukan kaderisasi. Secara normatif anggota TNI-Polri memiliki hak sepanjang telah memenuhi persyaratan dengan pengunduran diri.
“Disi lain keberhasilan kepemimpinan TNI-Polri dalam meraih kepercayaan publik sehingga memiliki daya elektabilitas untuk berkontes,” ujar Hendardi dalam keterangan persnya, Sabtu (20/1/2018).
Namun menurutnya, kecemasan akan netralitas harus dinetralisir dengan kinerja Bawaslu dan penegak hukum lainnya memastikan institusi TNI-Polri tidak beroperasi.
“Jika melihat kepemimpinan pada dua institusi itu, jaminan itu tampak dipegang teguh,” jelas Hendardi.
Tetapi, untuk jangka panjang perlu dipikirkan mekanisme yang lebih terukur untuk memastikan ihwal netralitas institusi TNI-Polri.
“Misalnya dengan masa jeda beberapa tahun bagi anggota Polri dan TNI kapan bisa ikut berkontes,” pungkas Hendardi.