BOGOR, Bernas.id-Kemenpora optimis pihaknya bisa bebas dari status disclaimer atau tidak menyatakan pendapat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), usai melakukan evaluasi secara menyeluruh.
Hal itu disampaikan Menpora Imam Nahrawi saat menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Kepegawaian di Lingkungan Kemenpora Tahun 2018 di Grand Ballroom Hotel Yasmin Puncak, Bogor, Jawa Barat, Jumat (19/1).
- Baca juga: Presiden Nonton Timnas Indonesia VS Bahrain di GBK, Berdoa Menang
- Baca juga: Semarak HUT TNI ke 80, AWMI Gelar Perebutan Sabuk Perdana, Cetak Atlet Muaythai Menuju Kancah Dunia
Imam mengaku pihaknya sangat serius untuk memperbaiki jalannya proses kerja aparatur negara di Kementeriannya demi memperbaiki status penilaian dari pihak BPK dari sisi keuangan.
?Saya perintahkan aparatur negara di Kemenpora untuk melakukan yang terbaik, mau untuk akomodatif sesuai permintaan BPK, ini penting karena akan menjadi kebutuhan BPK dalam hal pemantauan,? kata Imam.
Seperti diketaui bahwa berdasarkan laporan BPK terkait Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2016, Kemenpora masuk dalam kategori status disclaimer atau tidak menyatakan pendapat.
Atas kondisi inilah Imam mengaku telah melakukan perbaikan pada tahun 2017 untuk memperbaiki jalannya proses keuangan di Kemepora, dan telah melakukan sikap tegas.
?Saya telah menerapkan sistem tegas dengan menghukum beberapa pegawai di Kemenpora yang terbukti melakuka kesalahan, salah satunya beberapa asisten deputi saya ganti,? tegas Imam.
Dirinya mengaku kepututsan BPK membuat status disclaimer pada Kemenpora karena adanya masalah dalam aset pencatatan dan kelengkapan data lainnya.
?Ada soal aset pencatatan, aset pemberian serah terima aset dari pemerintah dan penerima. Lalu penyajian data yang perlu sesuai dengan permintaan BPK, ini semua menjadi pekerjaan serius dari penggunaan anggaran,? tambah Imam.

