JAKARTA, Bernas.id – Tahun 2018 dan tahun 2019 merupakan 2 (dua) tahun politik. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di tahun ini, dan Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2019, disinyalir tidak mengganggu bisnis properti, alias bisnis properti aman di tahun politik ini.
Terkait hal tersebut, aspek makro ekonomi menunjukkan tahun politik mulai 2018-2019 tidak akan banyak mempengaruhi bisnis properti.
Hal tersebut dikatakan Adriyanto, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang mengungkapkan, pemerintah sudah terbukti berhasil menjaga inflasi dalam beberapa waktu terakhir.
Hal ini berimbas terhadap terjaganya daya beli masyarakat yang juga membuat pasar properti tidak akan mengalami penurunan.
?Inflasi kita jaga, untuk menjaga daya beli, angkanya 4,3%, dan 2017 ada adjustment harga listrik, lalu kita buat kerja sama lintas kebijakan, kita tekan inflasi realisasinya pada angka 3,6,? terang Adriyanto di Pullman Hotel Thamrin, Rabu (17/1/2018).
Selain menjaga inflasi, sejumlah kebijakan pemerintah juga menjaga pasar properti. Misalnya, dengan memberikan subsidi dan bantuan rumah murah menggunakan dana fasilitas dan multifinance.
Tujuannya, untuk memaksimalkan pengadaan perumahan.
Dia menyebut kehadiran isu global juga menstimulus kestabilan pasar properti di Indonesia.
?Pemerintah optimistis perekonomian masih akan bertumbuh,? terangnya.
Di pihak lain, Sri Noerhidajati, selaku Deputi Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia (BI), menambahkan, properti masih akan menjadi sektor investasi yang paling diminati sekalipun memasuki tahun politik.
?Kenapa sih orang memilih investasi properti? Soalnya mereka anggap harga properti tidak turun, tetapi naik. Properti pilihan investasi pertama, lalu emas, dan surat berharga,? tutup Sri.