JAKARTA, Bernas.id ? Pemerintah akhirnya memberikan kesempatan lebih lama lagi kepada nelayan cantrang yang sebelumnya diberi batas waktu per 1 Januari 2018 lalu.
Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi para nelayan dalam masa transisinya beralih dari cantrang ke alat penangkapan ikan ramah lingkungan. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyampaikan selama masa peralihan ini para nelayan cantrang tetap bisa melaut dengan ketentuan wilayah penangkapan tidak boleh keluar dari Laut Jawa Pantura. Selain itu, nelayan harus mengukur ulang kapal alias tidak ada lagi kapal yang markdown dan semua harus terdaftar satu per satu.
“Boleh melaut tapi mempersiapkan pengalihan alat tangkap.
Yang bisa sebulan, ya sudah sebulan, yang enam bulan, ya sudah kita kasih enam bulan. Jadi by name by address. Kami akan data satu per satu.
Akan kami arahkan, akan kami dampingi ke perbankan,” terang Menteri Susi saat konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (18/1/18).
Menurutnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan membuat satgas peralihan alat tangkap untuk menuntaskan proses peralihan alat tangkap cantrang. Lanjut Susi, satgas yang terdiri dari Ditjen Perikanan Tangkap, pengawasan oleh Ditjen PSKDP akan diketuai Mayjen Widodo Laksa Madya.
“Ini semua atas arahan Presiden untuk segera menuju peralihan alat tangkap cantrang,” tegas Susi.
Susi mengaku tak mau berlama-lama berpolemik soal cantrang. Ia menegaskan bahwa alat tangkap tak ramah lingkungan seperti cantrang tidak boleh dipakai lagi untuk melaut di perairan Indonesia.
Penggunaan cantrang hanya sampai batas tertentu saja.