JAKARTA, Bernas.id – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI, KH. Ma?ruf Amin. Pertemuan ini sebagai rangkain tugas Menteri Siti dalam meminta masukan dan sosialisasi program reforma agraria (retribusi aset/lahan) yang didengungkan Presiden Joko widodo.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Siti berjanji akan menindaklajuti dengan memastikan kementeriannya akan menindaklajuti pertemuannya membentuk kelompok kerja atau Pokja di kedua belah pihak yang bersifat permanen.
?Kami sangat menghargai sekali unit-unit yang dimiliki MUI, di bidang pemberdayaan ekonomi, di bidang lingkungan.
Nanti kita bisa bekerja sama semacam Pokja tapi permanen , yang bekerja terus, karena pada dasarnya kita terbuka,? ujar Siti di Kantor MUI, Jakarta Pusat, Rabu (10/1/2018).
?Saya diminta presiden bisa mengoperasionalkan dengan baik kebijakan retribusi aset, dalam hal ini reforma agraria. Sebenarnya host utamanya Menteri ATR (Sofyan Djalil),? ungkap mantan Sekjen DPD RI tersebut.
Namun sambung Siti, KementerianLHK juga mempunyai peran menyediakan lahan yang dilepas dari hutan, seluas 4,1 juta hektar. ?Bedanya dari 12,7 juta, yang 4,1 juta hektar ini merupakan program yang dilepas dari hutan, diatur dalam kelompok kemudian masyarakat bisa mendapatkannya (sertifikat),? bebernya.
Sementara itu, Ketua Umum MUI, KH.Ma?ruf Amin menambahkan, MUI menyambut baik kehadiran Menteri LHK. MUI menilai kedatangan Menteri Siti sebagai salah satu respon positif paska MUI bertemu dengan presiden dalam Kongres MUI yang mengangkat tema arus baru ekonomi Indonesia beberapa waktu lalu.
Dalam pertemuan itu, Ma?ruf mengaku Presiden Jokowi menyambut baik isu yang diangkat MUI yakni arus baru ekonomi Indonesia.
Dari isu itulah Jokowi menyinggung program reforma agraria yang diperuntukan pesantren, koperasi dan rakyat. Namun, ia menyayangkan dalam prakteknya eksekusi tidaklah gampang.
Ternyata, lahan dimaksud itu tidak hanya dipegang oleh satu pihak saja.
Tapi, dipegang kementerianLHK, pemerintahan tingkat provinsi, Kabupaten/kota, juga BPN.
Untuk itu, Ma?ruf mengusulkan agar membentuk tim koordinasi antara kehutanan, BPN, gubernur, walikota/bupati dan tokoh masyarakat. Sehingga retribusi itu dapat dilaksakan dengan baik.
?Presiden memang sangat konsen menjalankan program retribusi ini. Karena itu kedatangan ibu menteri menjadi sangat penting.
Sehingga dapat memperoleh lebih lengkap,? pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri LHK melakukan pertemuan dengan PBNU, yang dilanjuti ke PP Muhammadiyah. Dan kali ini ke MUI.