JAKARTA, Bernas.id – Pengelolaan Bandara Tjilik Riwut di Palangkaraya, Kalimantan Tengah akan segera diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Langkah itu dilakukan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyusul bandara Banyuwangi yang telah dikelola PT Angkasa Pura II (Persero).
Menurut Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, pihaknya ingin menargetkan 20 pelabuhan dan 10 bandara akan segera dikerjasamakan dengan perusahaan plat merah pada tahun ini.
Rencananya selain Tjilik Riwut, bandara lain yang akan menyusul adalah Fatmawati Soekarno (Bengkulu), Radin Inten (Bandar Lampung), Labuan Bajo, Sentani (Jayapura), H.A.S. Hanandjoeddin (Belitung), Mutiara (Palu), Haluoleo (Kendari), serta Sibolga.
“Yang paling cepat Tjilik Riwut,” kata Budi di Jakarta.
Dalam pengelolaannya, pihak BUMN akan mendapatkan konsesi sebagai operator bandara-bandara tersebut, dan pihak pemerintah akan mendapatkan manfaat berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) selama masa konsesi. Sementara BUMN juga akan mendapatkan pendapatan dari pengelolaan bandara dan pelabuhan ini.
Sebelumnya pihak Kemenhub juga telah menyerahkan pengelolaan Bandara Blimbingsari, Banyuwangi, Jawa Timur, kepada AP II.
Penyerahan hak kelola ini salah satunya bertujuan mengurangi beban anggaran negara yang dikeluarkan tiap tahun untuk pengoperasian bandara tersebut.