JAKARTA, Bernas.id ? Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hendrawan Supratikno meyakini penambahan satu pimpinan DPR RI dan MPR untuk fraksinya melalui revisi Undang-undang No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) berjalan mulus.
Hal itu karena partai lain sudah menyepakati dan tak ada tuntutan untuk meminta jatah yang sama.
“Sudah (tidak gaduh). Karena gini, kalau dibiarkan, enggak keburu. Ini pilkada serentak.
DCS (Daftar Caleg Sementara), DCT (Daftar Caleg Tetap), dan Pilpres 20 September sudah pendaftaran terakhir.
Enggak keburu buat paket MD3-nya,” ungkap Hendrawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/1/18) malam.
Hendrawan mengaku sudah bertemu Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) Firman Soebagyo membahas penambahan pimpinan DPR. Menurutnya, ada iktikad Baleg untuk segera menyelesaikannnya.
Apalagi, Golkar sudah menyatakan akan mengupayakan penambahan Pimpinan DPR dan MPR untuk PDI-P sejak kepemimpinan Setya Novanto.
Namun, sampai saat ini Partai Golkar belum memutuskan sosok yang akan menggantikan posisi Setya Novanto sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI. Ketua DPP Partai Golkar Zainudin Amali menyebutkan Golkar menunggu revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) rampung. Sementara, pembahasan soal penambahan pimpinan DPR RI tersebut kini tengah dibahas di Baleg DPR.