JAKARTA, Bernas.id – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, didampingi Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mukti.
Pertemuan ini merupakan bagian dari rangkaian MenLHK Siti Nurbaya setelah sebelumnya pada 31 Desember 2017 lalu, melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PBNU Said Akil Siradj.
Tak berbeda dengan pertemuan di PBNU, perbincangan dengan PP Muhammadiyah guna meminta masukan terkait persoalan dan langkah yang perlu dilakukan dalam hal lingkungan Hidup dan Kehutanan. Rencana kerjasama membangun kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan pemerintah, yakni Reforma Agraria dan akses hutan sosial.
Siti sendiri menyambut baik masukkan yang diberikan oleh pihak Muhammadiyah. Diharapkan hasil masukan dari temuan tim Muhammadiyah di lapangan, dapat segera diambil langkah konkrit oleh pemerintah.
“Kekuatan moral dan kekuatan untuk menggerakan pemberdayaan yang dimiliki oleh Muhammadiyah akan sulit dilakukan tanpa dukungan pemerintah,” ujar Siti dalam pertemuannya dengan Pengurus Muhammadiyah, di PP Muhammadiyah, Senin (8/1/2018).
Hal itulah sambung Siti yang ditugaskan presiden, memberikan ruang kepada masyarakat.
Dan Muhammadiyah adalah organisasi yang menggerakan masyarakat.
“Kami sudah mendapatkan masukan. Dan sekarang selanjutnya mana yang harus segera dilakukan dan yang perlu dibicarakan. Kongkritnya nanti langsung pertemuan antara Sekjen LHK dan Sekum PP Muhammadiyah,” jelas Siti.
Iapun memastikan pemerintah terus mendorong pemberian akses legal pada rakyat untuk mengelola kawasan hutan, melalui program Perhutanan Sosial.
Per 18 Desember 2017, akses legal lahan yang sudah terealisasi mencapai 1,33 juta ha dari target 4,38 juta ha hingga 2019.
Pemerintahan Jokowi-JK juga telah mengalokasikan kawasan hutan seluas 12,7 juta hektar (10% dari luas kawasan hutan Indonesia) untuk masyarakat melalui program perhutanan sosial dengan skema Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Adat, Hutan Tanaman Rakyat dan Hutan Kemitraan.
“Saya memang mendapat tugas dari presiden untuk menindaklanjuti kebijakan pemerintah soal refoma agararia,” bebernya.
Sementara itu dari Muhammadiyah menyambut baik pertemuan dengan MenLHK. Diharapkan ada langkah konkrit setelah pertemuan ini.
“Kita ini partner pemerintah. Kita selaku memberikan masukan dan kritika pada program.
Harapannya, kritikan ini jangan dianggap menjatuhkan, ” jelasnya.
Ada beberapa masukan yang diberikan seperti tata kelola hutan Yang tidak bisa dilaksanakan secara efektif di lapangan. Sebab – sebab tidak efektifnya implementasi tata kelola hutan antara lain: tata ruang yang masih lemah dan tidak ada inforcement, kepemilikan lahan, batas-batas kawasan dan hak guna lahan yang tidak jelas, keberadaan masyarakat adat dan status hutan adat yang tak selesai.

