Edisi Nasional
Logo BERNAS.id Resmi - Media Nasional & Inspirasi Karir EksekutifBERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Dampak PLBN Bagi Masyarakat Sekitar dan Kesatuan NKRI

Oleh: Redaksi Bernas•6 Januari 2018
Dampak PLBN Bagi Masyarakat Sekitar dan Kesatuan NKRI
Foto: Redaksi Bernas
RANGKUMAN CEPAT BERNAS
Sumber: journalist
"Kehadiran Pembangunan PLBN ternyata tidak hanya menjadi bagian terpenting untuk menjaga keutuhan NKRI namun bertujuan pula untuk menjadi embrio aktivitas ekonom..."

🗓️ Dipublikasikan pada 6 Januari 2018.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

KUPANG, Bernas.id – Kehadiran Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) ternyata tidak hanya menjadi bagian terpenting untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), namun bertujuan pula untuk menjadi embrio aktivitas ekonomi guna kesejahteraan warga perbatasan.

Pernyataan ini siampaikan Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sri Hartoyo di Kupang, Minggu (7/1), yang menilai bahwa PLBN menjadi bagian penting untuk membantu warga atau masyarakat sekitar dalam meningkatkan roda perekonomian.

?Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, tujuan mendorong PLBN juga untuk mendorong ekonomi di perbatasan,? kata Sri Hartoyo.

Seperti diketahui, bahwa pemerintah Indonesia saat ini telah mengembangkan tiga PLBN terpadu di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yaitu PLBN Wini, Motaain, dan Motamasin. Tercatat total investasi yang telah dialokasikan oleh pemerintah untuk membangun tiga PLBN di NTT tersebut adalah sebesar Rp875 miliar.

Sri Hartoyo menjelaskan, selain membangun PLBN, pemerintah juga mengembangkan infrastruktur permukiman di sekitarnya, seperti membenahi sistem air minum, air limbah, sanitasi, serta jalan lingkungan di sekitar PLBN.

?Ini termasuk dari agenda Nawacita pemerintah yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan membangun kawasan perbatasan bukan hanya untuk pertahanan tetapi juga kesejahteraan,? jelasnya.

Sebelumnya, Kementerian PUPR menyerahkan pemanfaatan tujuh PLBN kepada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) senilai Rp944 miliar. Dan tidak hanya PLBN Wini, Motaain, dan Motamasin di NTT, yang diserahkan kepada BNPP.

Tercatat pula PLBN Entikong, Badau dan Aruk (ketiganya di Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Malaysia), dan PLBN Skouw (di Papua, berbatasan dengan Papua Nugini).

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram