JAKARTA, Bernas.id – Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Happy Bone Zulkarnain, menyatakan posisi Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar, dan Menteri Perindustrian merupakan dua bidang yang saling menguatkan.
“Kemampuan profesionalnya di atas rata-rata. AH sudah bentuk tim yang solid dan profesional. Masing-masing punya target dan sasaran yang jelas.
Sehingga tak akan ganggu kinerja di Kementerian Perindustrian dan Golkar sendiri,” ujar Happy di Jakarta Pusat, Sabtu (6/1/2018).
Di tangan Arlangga, sambung Happy Bone, banyak program yang disusun Ketua Umum Golkar itu kemudian menjadi patokan dan berkelanjutan. Di tubuh Golkar, Airlangga berhasil meredakan polemik internal partai pasca kasus Setya Novanto. Bahkan, Airlangga berkali-kali menyebut tidak ada waktu untuk bersantai-santai karena waktu semakin mepet ke Pemilu 2019.
Happy juga menilai hubungan antara Airlangga dengan Presiden Joko Widodo sangat solid.
Dan bagus sekali chesmitry-nya. Ketika AH bicara dengan Jokowi nyaman sekali dan yang lebih penting (AH) orangnya santun.
Sementara itu, pengamat Hukum dari Universitas Al-Azhar Indonesia Suparji Ahmad menilai rangkap jabatan Airlangga tak melanggar aturan.
“Secara yuridis formatur tidak ada ketentuan menteri dilarang menjabat pimpinan partai. Kalau secara eksplisit ketentuan UU tidak ada yang secara jelas.
Sebaiknya Polemik ini diakhiri,” pungkasnya.
Di tangan Arlangga, sambung Happy Bone, banyak program yang disusun Ketua Umum Golkar itu kemudian menjadi patokan dan berkelanjutan. Di tubuh Golkar, Airlangga berhasil meredakan polemik internal partai pasca kasus Setya Novanto. Bahkan, Airlangga berkali-kali menyebut tidak ada waktu untuk bersantai-santai karena waktu semakin mepet ke Pemilu 2019.
Happy juga menilai hubungan antara Airlangga dengan Presiden Joko Widodo sangat solid.
Dan bagus sekali chesmitry-nya. Ketika AH bicara dengan Jokowi nyaman sekali dan yang lebih penting (AH) orangnya santun.
Sementara itu, pengamat Hukum dari Universitas Al-Azhar Indonesia Suparji Ahmad menilai rangkap jabatan Airlangga tak melanggar aturan.
“Secara yuridis formatur tidak ada ketentuan menteri dilarang menjabat pimpinan partai. Kalau secara eksplisit ketentuan UU tidak ada yang secara jelas.
Sebaiknya Polemik ini diakhiri,” pungkasnya.

