JAKARTA, Bernas.id – Wacana soal pemindahan Ibu Kota negara dari Jakarta Ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, masih menjadi pembahasan. Pasalnya, pemerintah mesti mempertimbangkan semua hal terkait pembiayaan, insfrastruktur, dan lainnya.
Menurut Sofyan Djalil, selaku Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), mengenai aspek kecocokan tanah dalam kajian awal terkait rencana pemindahan ibu kota.
Sofyan menuturkan, aspek kecocokan tanah tersebut menyangkut topografi, bukan daerah banjir, bukan daerah rawa, dan tersedia sumber air.
“Jadi dinilai aspek kecocokan sebuah kota di luar Jawa. Maka tidak semua tanah cocok, misalnya kalau hujan tidak banjir,” terangnya di Jakarta, Kamis (4/1/2018).
Sebelumnya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menyerahkan kajian awal terkait rencana pemindahan ibu kota kepada Presiden Joko Widodo pada Rabu (3/1/2018) lalu.
Bambang Brodjonegoro, yang merupakan kepala Bappenas mengungkapkan, biaya pemindahan ibu kota negara ke luar Jawa diperkirakan mencapai lebih dari Rp1 triliun.
Bappenas akan mengembangkan skema pembiayaan melibatkan pihak swasta sehingga tidak hanya bergantung pada APBN.
Kajian tahap awal mengenai pemindahan ibu kota masih berfokus pada pemilihan lokasi yang mengerucut pada tiga kandidat, yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur.
Salah satu daerah yang menjadi kandidat kuat pemindahan ibu kota negara yang sempat mencuat adalah Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, yang juga sempat menjadi kandidat ibu kota era Presiden Soekarno.