JAKARTA, Bernas.id – Maraknya wacana soal pemindahan Ibu Kota belakangan menjadi perbincangan. Pasalnya, pemerintah perlu mempertimbangkan segala hal terkait pemindahan tersebut.
Tidak hanya pemerintah saja, nanti pemerintah juga akan melibatkan pihak swasta. Sedangkan, mengenai besar biaya yang digelontorkan itu menjadi pertimbangan utama hadirnya pihak swasta di samping pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Bhima Yudhistira Adhinegara, selaku Ekonom Institute for Development of Economy mengatakan, tesis mengenai ibu kota akan membawa pemerataan ekonomi dalam jangka panjang belum terjadi.
Pasalnya, dari mulai pemindahan ibu kota baru diwacanakan ke kota Palangkaraya sudah banyak spekulan.
?Sedangkan harga tanah sudah mulai meroket. Spekulan tanah sudah mulai bermain,? paparnya seperti dilansir Okezone.
Lebih lanjut Bhima menuturkan, selain itu, sebelum pemerintah daerah memulai pembebasan lahan, tanah sudah tidak dimiliki oleh penduduk asli melainkan dimiliki oleh orang kaya di Jawa.
?Adanya kekhawatiran bahwa masyarakat yang ingin diselamatkan dari jurang kemiskinan justru jatuh ke dalam permainan spekulan tanah,? jelasnya.
Di sisi lain, pemindahan Ibu Kota Negara juga tidak mudah, seperti pindah kantor kecamatan atau kelurahan. Pasalnya, kalkulasi sederhana juga pernah dilakukan oleh tim kajian pemindahan Ibu Kota di era Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono.
?Biaya yang dibutuhkan untuk pemindahan ibu kota juga tentu jumbo,? ucapnya.
Sementara itu, waktu Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono rencananya ibu kota akan dipindahkan ke daerah Jonggol, Jawa Barat.
Daerah yang jaraknya dengan Jakarta sekitar 40 km. Tidak hanya itu, biaya yang dibutuhkan untuk membangun Ibu Kota baru itu juga mencapai Rp100 triliun.
?Jonggol masih berada di Jawa Barat dengan fasilitas pendukung yang relatif lebih baik dari Palangkaraya,? imbuh Bhima.
Lalu, masalah yang timbul jika wacana pemindahan Ibu Kota terwujud, yakni perlu menggelontorkan dana besar untuk memindahkan Ibu Kota ke luar pulau Jawa.
?Estimasi biaya pindah Ibu Kota sekitar Rp500 triliun. Bahkan muncul kalkulasi hingga 10 kali lipat dari biaya pemindahan Ibu Kota ke Jonggol,? ungkap Bhima.
Namun, terlepas dari rencana pemindahan ibu kota ke luar pulau Jawa tersebut, pemerintah harus realistis mengingat kondisi kas negara saat ini.
Di mana, defisit anggaran tahun 2017 dinaikkan dari 2,41% menjadi 2,92%.
?Hal itu artinya pemerintah sedang tidak punya uang untuk membangun mega proyek ratusan triliun dari kas negara,? tutupnya.