JAKARTA, Bernas.id – Nelayan seluruh Indonesia akan unjuk rasa di depan Istana terkait sikap pemerintah hingga akhir Desember 2017 tidak memenuhi janji melakukan kajian bersama terkait alat tangkap Cantrang sekaligus melaksanakan dialog nasional antara presiden dengan nelayan. Unjuk rasa terpaksa dilakukan karena selama 6 bulan nelayan menunggu janji-janji pemerintah namun tidak kunjung dipenuhi. Bahkan dalam berbagai kesempatan pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kerap melakukan provokasi dengan menyebut akan melarang operasional Cantrang mulai 1 Januari 2018.
“Kami akan menggelar aksi massa besar-besaran pada pertengahan Januari 2018, menuntut agar alat tangkap Cantrang dan Payang kembali dilegalkan.Ada dua aksi yang akan kami laksanakan, aksi unjuk rasa serempak di berbagai daerah dan aksi puncak di depan Istana dalam bentuk Apel Kebangsaan Nelayan” ujar, Ketua Aliansi Nelayan Indonesia, Riyono dalam keterangan tertulisnya, Kamis (4/1/2018).
Riyono mengklaim telah melakukan uji petik bekerjasama dengan akademisi dan sejumlah pihak, yang hasilnya secara ilmiah menyatakan bahwa tidak ada indikasi apapun Cantrang dan Payang merusak lingkungan.
Selain itu, pihaknya juga meminta agar pemerintah mengevaluasi peraturan pelarangan 21 alat tangkap yang tertuang dalam Permen KP Nomor 71/2016.
Sebagaimana rekomendasi Komnas HAM, pelarangan ini melanggar hak asasi nelayan dan mengalami cacat proses dan substansial.
Peraturan ini juga telah menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang menyengsarakan nelayan dan pelaku industri perikanan dalam skala yang besar. Setidaknya ada 2 juta masyarakat perikanan yang terdampak secara langsung Permen KP Nomor 71 Tahun 2016, Terang Riyono.
Unras akan digelar di 15 sentra nelayan di Jawa, Madura dan Sumatera dalam bentuk aksi demonstrasi, apel kesiagaan, pembuatan posko keprihatinan dan penggalangan.
Sedangkan aksi puncak di depan Istana dalam bentuk Apel Kebangsaan Nelayan akan dilaksanakan selama 2 (dua) hari pada pertengan Januari 2018. Direncanakan dihadiri oleh berbagai tokoh dan diikuti lebih dari 50 ribu nelayan dari berbagai daerah diseluruh Indonesia.
Dalam aksi puncak ini, kami juga akan menggelar Istighosah dan do'a bersama agar Pemerintah terbuka matahatinya.