JAKARTA, Bernas.id ? Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara menyampaikan bahwa tugas Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) fokus untuk mendukung keamanan siber bukan menangani hoax di media sosial.
“Kalau hoax masuk masalah konten. Jadi tugas BSSN tidak terkait hoax,” ungkap Rudiantara, di Jakarta, Rabu (3/1/18).
Rudiantara menyampaikan, BSSN sepenuhnya bertanggungjawab untuk menjaga keamanan negara di sektor digital, khusunya mencegah masuknya serangan siber, di antaranya berupa malware.
Hal ini menanggapi pernyataan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Djoko Setiadi yang baru saja dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu (3/1/18). Djoko menyampaikan hoax di media sosial ada dua macam.
Pertama hoax yang positif, dan kedua hoax yang negatif.
“Kalau itu hoax membangun, ya, silakan saja. Tapi jangan terlalu proteslah, menjelek-jelekanlah. Yang tidak pantas disampaikan sebaiknya dikurangi,” kata Djoko seusai dilantik di Istana Negara, Rabu kemarin.
Media massa banyak yang melaporkan pernyataan Djoko Setiadi kepada pers seusai dilantik Jokowi.
Setiadi menyatakan, tidak semua hoax itu negatif dan mempersilakan jika ada “hoax membangun”. “Hoax membangun” tersebut menjadi obyek perbincangan seru di media sosial, baik berupa canda, sindiran, hingga keheranan.
#HoaxMembangun pun masih bertahan menjadi trending topic Twitter hingga Kamis (4/1/18).
?Kebohongan yang terus diulang akan dianggap sebagai kebenaran. Di zaman now juga dimassalkan via medsos. Disebut #HoaxMembangun,? tulis pemilik akun @Za*mSaid*
?Pelantikan Kepala Badan Siber Nasional diawali dengan kejutan.
Sayangnya, kejutan itu nilainya negatif. Bukannya bersemangat memerangi hoax, malah bikin blunder. #HoaxMembangun,? kicau @candr*ke*ri.
Rudiantara ingatkan fokus BSSN
Rudiantara menegaskan bahwa fokus BSSN itu adalah masalah siber bukan hoax yang beredar di dunia maya.
“Fokusnya adalah di masalah keamanan siber, seperti penanganan masalah Wannacry kemarin, atau misalnya ada hacking. Itu yang nangani BSSN,” tegas Menkominfo Rudiantara.
Ia menambahkan lembaga yang baru dibentuk itu bisa membuat kebijakan yang mengatur tentang keamanan siber, di antaranya terkait penangkalan, mitigasi, hingga pemulihan atau pembangunan kembali fasilitas negara yang sempat terkena malware.
“Nanti juga ada sebagian fungsi dari Direktorat Keamanan Kominfo yang bekerja sama dan aktivitasnya menjadi bagian dari BSSN,” imbuhnya.