JAKARTA, Bernas. id – Pemerintah mengintensifkan program padat karya dari dana desa sebesar Rp 18 triliun, atau 30 persen dari Rp 60 triliun pada 2018.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo menyatakan, dari dana itu diharapkan tercipta 5-6,6 juta tenaga kerja.
“Dengan demikian akan ada peningkatan daya beli hingga hampir Rp100 triliun di kawasan perdesaan,” kata Eko melalui siaran persnya, Sabtu (30/12/2017).
Untuk program padat karya, lanjutnya, sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) dari empat kementerian. Yakni Kementerian Keuangan, Kemendes PDTT, Kementerian Dalam Negeri, dan Bappenas sebagai landasan pelaksanaan program.
Dalam SKB empat menteri tersebut, salah satu titik tekannya adalah larangan pengunaan kontraktor dalam berbagai program pembangunan di kawasan perdesaan.
Artinya, semua proyek pembangunan harus dilaksanakan secara swakelola. sehingga dari tenaga kerja, bahan material, hingga konsumsi yang digunakan selama pelaksanaan proyek berasal dari warga desa sendiri.
“Para tenaga kerja ini akan dilibatkan dalam berbagai proyek yang dibiaya dana desa. Seperti pembuatan infrastruktur dasar hingga pengembangan empat program prioritas,” paparnya.
Eko menekankan agar para kepala desa dalam melaksanakan dan mengawal proyek padat karya tidak perlu takut dikriminalisasi.
Dia menjamin jika kesalahan kepala desa hanya sebatas kesalahan administratif. Sehingga, tidak ditindaklajuti secara hukum.
Satuan Tugas (Satgas) Dana Desa Kemendes PDTT juga akan melakukan advokasi atau pendampingan terhadap kesalahan-kesalahan prosedur seperti itu.
“Namun, jika ada indikasi korupsi atau secara sengaja melakukan penyelewengan dana untuk kepentingan pribadi, maka tidak akan ada ampun untuk diajukan ke aparatur penegak hukum. Masa bulan madu untuk menoleransi tindakan-tindakan yang berindikasi pada penyelewengan dana desa telah selesai,” tegasnya.
Kemudian, berbagai program pembangunan juga telah dilaksanakan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di berbagai desa di tanah air.
Salah satu dampak dari berbagai program tersebut adalah adanya penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di kawasan perdesaan.
“Berdasarkan data dari Biro Pusat Statistik (BPS) tiga tahun terakhir, telah terjadi penurunan angka kemiskinan di kawasan perdesaan sebesar 4,5 persen. Angka pengangguran di kawasan perdesaan pun saat ini lebih rendah dibandingkan pengangguran di kawasan perkotaan,” ujarnya.
Menteri Eko optimistis program padat karya secara tunai akan kian mempercepat upaya penurunanan angka kemiskinan di kawasan perdesaan. Apalagi saat ini Kemendes PDTT telah mengembangkan berbagai program baru yang bersifat lintas kementerian/lembaga.
Salah satu upayanya, berkolaborasi dengan banyak kalangan.
Seperti BUMN hingga swasta, seperti pengembangan produk unggulan kawasan perdesaan (Prukades) dan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
“Kami mengembangkan berbagai program dengan skema bisnis yang lebih jelas baik dari sisi permodalan, pengelolaan hingga ketersediaan akses pasar terhadap berbagai produk unggulan. Khususnya, di kawasan perdesaan. Contohnya BUMDes Tirta Mandiri di Ponggok yang dari keuntungannya, bisa memberikan beasiswa sarjana untuk warganya.
Atau contoh di Pandeglang yang berhasil dengan program Prukadesnya. Yaitu produksi jagung yang bisa meningkatkan PAD Kab Padeglang,” pungkasnya