JAKARTA, Bernas.id – Mabes Polri telah memetakan potensi wilayah rawan menghadapi tahun politik 2018.
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian memaparkan, potensi bisa terjadi karena adanya dualisme kepengurusan. Tak hanya itu, juga muncul pada tahapan awal, yaitu saat pendaftaran calon. Tahapan ini, pergerakan massa dan gesekan antar pendukung yang mengantar para kandidat berpotensi menjadi pemantik kerusuhan.
Potensi kerawanan kemudian berlanjut pasca penetapan calon.
Dalam hal ini, diprediksi akan timbul protes dari masing-masing kandidat yang tidak lolos verifikasi, hingga nantinya berproses ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Gesekan juga berpotensi terjadi dalam tahapan kampanye. Di tahapan ini, dapat muncul gesekan antar pendukung dan politik uang. Termasuk, adanya manuver incumbent dan kampanye hitam yang mengandung unsur SARA dan hoax.
Kerawanan dapat dimungkinkan pada tahap pemungutan suara.
Logistik pemilu dan netralitas penyelenggara KPU bisa menjadi pemicu kerusuhan. Kerawanan berlanjut setelah penetapan pasangan calon terpilih.
Akan ada ekses yang berbuntut pada penolakan terhadap calon terpilih, bisa juga terjadi unjuk rasa besar dari pendukung yang kalah.
“Di tahapan penghitungan suara, massa yang kalah dan bentrokan antar pendukung sangat rawan.
Belum lagi, pengerahan massa, intimidasi dan sabotase saat ada sengketa perselisihan,” pungkas jenderal bintang penuh itu.