JAKARTA, Bernas.id – Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPR RI, Fadli Zon, kembali mengingatkan pernah menolak Jaksa Agung berasal dari partai politik.
“Harusnya para penegak hukum yang duduk di lembaga penegakan hukum termasuk kejagung adalah orang-orang yang bukan dari partai politik, sehingga tidak dijadikan kasus-kasus itu untuk kepentingan partai politik atau ada semacam conflict of interest (COI),” ujar Fadli di Jakarta, Jumat (22/12/2017).
Seharusnya, kata Fadli, presiden mempertimbangkan hal tersebut. Dan patut di evaluasi. Orang yang paling layak menjadi Jaksa Agung dari kalangan profesional.
Sehingga, kata dia, dalam menjalankan tugasnya diyakini tidak ada main mata.
” Saya kira profesional, yang memang dari karir dan orang yang punya kapasitas, integritas, kapabilitas,” pungkasnya.