Edisi Nasional
Logo BERNAS.id Resmi - Media Nasional & Inspirasi Karir EksekutifBERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Perpres BPKH Diteken Jokowi, Ini Tanggapan Komisi VIII DPR RI

Oleh: Redaksi Bernas•21 Desember 2017
Perpres BPKH Diteken Jokowi, Ini Tanggapan Komisi VIII DPR RI
Foto: Redaksi Bernas
RANGKUMAN CEPAT BERNAS
Sumber: journalist
"Komisi VIII DPR menyambut baik diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)...."

🗓️ Dipublikasikan pada 21 Desember 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, Bernas.id – Komisi VIII DPR menyambut baik diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Sodik Mudjahid menyampaikan saat ini perangkat regulasi untuk operasional kerja BPKH sudah lengkap dan rinci. Harapannya BPKH bisa bekerja lebih baik.

“Kami sambut baik terbitnya Perpres agar BPKH bisa bekerja makin baik dan makin cepat,” ungkap Sodik dalam keterangan tertulis, Jumat (22/12/17).

Menurutnya, saat ini keuangan haji dikelola oleh BPKH dengan Sumber Daya Manusia khusus dan profesional dalam bidang investasi dan keuangan. Pihaknya berharap BPKH bisa memberi nilai tambah dan manfaat yang lebih besar bagi jamaah dan umat dibanding ketika masih dikelola oleh Kemenag.

Selain itu Sodiq mengingatkan agar BPKH tetap dikelola dengan prinsip yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

“Yakni syariah, manfaat, dan maksimum kehati-hatian,” katanya.

Diketahui Perpres BPKH diteken Presiden Joko Widodo pada 11 Desember 2017 dan berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 12 Desember 2017 oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. 

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram