JAKARTA, Bernas.id – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya menyambut baik keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur, yang menolak permohonan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP). RAPP meminta pengadilan membatalkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKU PHHK-HTI).
Siti mengapresiasi dan berterima kasih kepada semua jajaran eselon 1 di LHK dalam menangani kasus ini.
Ini bukan soal kalah menang, tapi soal keyakinan atas hal yang harus ditempuh dalam rangka kepentingan umum. Kita semua dapat belajar dari peristiwa ini.
Saya mau semua eselon 1 yakin akan langkah yang ditempuh dan itulah akuntabilitas publiknya,” ujarnya, dalam keterangan tertulis, Kamis, (21/12/2017).
Menteri Siti berterima kasih kepada majelis hakim yang telah memutus dengan adil. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada pimpinan lembaga PTUN, MA, KY, para pakar, aktivis lingkungan, serta media yang mengikuti terus perkembangan proses hukum ini.
Lebih lanjut Siti menegaskan, Kementerian LHK akan melangkah dengan kebijakan untuk pertimbangan melakukan preaudit bagi RAPP dan APRIL Group sesuai keputusan Menteri.
“Kementerian LHK akan melakukan evaluasi dari semua aspek seperti yang kita lakukan terhadap Freeport dengan 20 personil bekerja beberapa bulan. Persiapan sedang dilakukan,” ujar Siti.
Majelis hakim yang diketuai Oenoen Pratiwi menyatakan, permohonan yang diajukan PT RAPP tidak tepat.
Artinya, PT RAPP tetap memiliki kewajiban untuk menyelesaikan revisi RKU untuk dapat melanjutkan kegiatan usaha di lahan seluas 338 ribu hektare di Riau.
“Permohonan pemohon tidak dapat diterima dalam hal permohonan tidak memenuhi syarat formal,” ujar Oenoen dalam putusan yang dibacakan di PTUN Jakarta, Jakarta Timur, Kamis, 21 Desember 2017.
Kuasa hukum PT RAPP Hamdan Zoelva menyatakan, akan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) terkait ditolaknya permohonan RAPP.