JAKARTA, Bernas.id – Kementerian Perdagangan (Kemendag) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Penegakan Hukum, Pengawasan, dan Pengamanan di Bidang Perdagangan bersama Kepolisian Republik Indonesia.
MoU ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Syahrul Mamma dan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim), Komjen Polisi Ari Dono Sukmanto, disaksikan Sekretaris Jenderal Karyanto Suprih di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (20/12).
Nota Kesepahaman ini merupakan perpanjangan dari Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani pada 4 Januari 2013 dan akan berakhir pada 4 Januari 2018. Dengan kesepakatan ini nantinya Kemendag dan Polri berkomitmen tetap melanjutkan kerjasama melalui sinergitas pelaksanaan penegakan hukum, pengawasan, dan pengamanan di bidang perdagangan.
?Peningkatan penegakan hukum merupakan satu langkah Kementerian Perdagangan dalam mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan konsumen. Hal ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam upaya melindungi kepentingan masyarakat, sekaligus sarana menciptakan perlindungan konsumen,? ungkap Karyanto di Jakarta.
Dirinya menilai, pelaksanaan MoU ini mencerminkan bahwa Kemendag dan Polri sebagai lembaga pemerintah sepakat dan bahu membahu memikul dan menyelesaikan tanggung jawab penegakan hukum, pengawasan, dan pengamanan perdagangan secara bersama-sama sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
“Ruang lingkup MoU meliputi koordinasi kegiatan dalam bidang pertukaran data dan/atau informasi, penegakan hukum, pengawasan, pengamanan, dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia,” jelas Karyanto.
Salah satu kendala yang dihadapi Kemendag dalam melaksanakan pengawasan adalah, terbatasnya SDM PPNS yang terdapat di Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.
Hingga saat ini jumlah PPNS di Kementerian Perdagangan sebanyak 73 orang untuk PPNS-PK dan PPNS-DAG, serta 27 orang untuk PPNS Bappebti.
Adapun jumlah PPNS aktif di daerah, hanya sebanyak 143 orang. Keadaan ini tidak sebanding dengan luasnya wilayah pengawasan yang meliputi seluruh Indonesia. Untuk itu, dibutuhkan koordinasi dan sinergi dengan Polri.
Sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Kemendag dan Polri, disusun pula Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Penegakan Hukum, Pengawasan, dan Pengamanan di Bidang Perlindungan Konsumen, Kegiatan Perdagangan dan Metrologi Legal.
Perjanjian kerja sama ini juga ditandatangani Dirjen PKTN Syahrul Mamma, dengan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim) Komjen Pol Ari Dono Sukmanto.
“Ini adalah awal yang baik, dimana yang diperlukan saat ini adalah langkah pengawasan yang konkret, yang hasilnya nanti dapat segera dirasakan masyarakat, termasuk pelaku usaha dan konsumen, ? pungkas Syahrul.
Hasil Pengawasan Barang Pada tahun 2017, Kemendag melalui Direktorat Jenderal PKTN telah melaksanakan pengawasan terhadap 582 barang. Pengawasan meliputi 150 barang berdasarkan parameter SNI, 255 barang berdasarkan parameter label Bahasa Indonesia, dan 177 barang berdasarkan parameter Manual Kartu Garansi (MKG).
Khusus untuk parameter SNI, pengawasan juga dilakukan di gudang importir. Dari 150 barang, ditemukan 89 barang sesuai persyaratan SNI; 47 barang tidak memenuhi ketentuan SNI; dan 14 barang masih dilakukan pengujian.