JAKARTA, Bernas.id – Untuk mempersiapkan program Padat Karya Tunai 2018 agar berjalan dengan layak, empat menteri menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB).
Langkah ini dilakukan untuk menggenjot efektivitas pembangunan dan pemanfaatan dana desa yang masuk dalam program Padat Karya Tunai untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa dan mengurangi pengangguran.
Rencana di tahun depan program itu akan mentargetkan 1.000 desa di 100 kabupaten. Dan untuk langkah awal setelah SKB ini akan dilakukan program pelaksanaan di 100 desa yang berada di 10 kabupaten di Tanah Air.
?Ke 100 desa akan dipilih yang tingkat kemiskinan dan kasus stunting-nya tinggi,? kata Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani.
Dalam SKB ini setiap menteri akan bertugas secara efektif sesuai tugas fungsi masing-masing. Bappenas akan berperan mengkoordinasikan penyusunan rencana aksi Kementerian/Lembaga di 1.000 desa yang menjadi sasaran.
Kementerian Keuangan akan mengakomodasi penyaluran dana desa tahap I sejak Januari 2018, serta Kemendagri dan Kemendes PDTT melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan padat karya di desa.
Sementara itu Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan pihaknya akan fokus mengkoordinasikan penggunaan dana desa untuk 100 desa penerima tahap pertama.
Proyek yang bisa diarahkan untuk daerah tersebut ia bilang harus lebih banyak pada sektor sanitasi, sarana mandi cuci kakus maupun pembangunan Posyandu dan Puskesmas.
?Dengan padat karya kita ingin mengakomodir pengangguran di desa, tapi kita juga ingin memperbaiki taraf hidup terutama terkait dengan pengadaan air bersih,? tambahnya.