JAKARTA, Bernas.id – Pemerintah telah menyiapkan banyak rencana untuk tahun 2018 mendatang, salah satunya dalam pendataan terkait e-commerce.
Langkah ini dilakukan karena keterbatasan data membuat pemerintah tidak bisa menyusun strategi dan kebijakan pengembangan perdagangan elektronik atau e-commerce.
Rencananya untuk melakukan pendataan, pemerintah menugaskan Badan Pusat Statistik (BPS). Pengumpulan data dilakukan dengan menggelar sensus terhadap para pelaku usaha e-commerce mulai Januari 2018 .
Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Mira Tayyiba menyatakan, hasil pengumpulan data ini akan menjadi basis penyusunan regulasi e-commerce.
?Dari pengumpulan data ini, kami susun grand design, baru diturunkan ke regulasi,? kata Mira.
Dirinya mengaku bahwa pemerintah tidak akan tergesa-gesa menyusun regulasi terkait e-commerce. Pemerintah ingin tahu lebih dulu konteks ekonomi digital yang nyata.
?Ada tiga hal yang akan segera pemerintah siapkan aturannya sehingga dalam pelaksanaannya bisa maksimal,? tutur Mira.
Mira menjelaskan ada sejumlah hal penting yang harus segera diatur oleh pemerintah. Pertama, soal persaingan usaha dan investasi dalam ekonomi digital.
Kedua, soal pajak, dimana saat ini Kementerian Keuangan sedang menggodok regulasi tersebut.
Tujuannya agar pelaku ekonomi digital punya perlakuan pajak serupa dengan pebisnis offline.
Aturan pajak juga menitikberatkan bagaimana para pemain ekonomi digital skala besar bisa patuh terhadap aturan pajak di Indonesia.
Dan terakhir terkait ketentuan mengenai produk asing yang diperjualbelikan di e-commerce Indonesia.
?Nantinya melalui hasil sensus dari BPS sudah bisa memberikan data sebagai basis melakukan diagnosis awal terhadap peta e-commerce di Tanah Air, termasuk asal produk yang diperdagangkan,? tambahnya.