JAKARTA, Bernas.id ? Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPR RI Fadli Zon menyatakan setuju adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membolehkan menikah dengan teman sekantor. Fadli menilai hal itu sah-sah saja karena merupakan hak asasi manusia (HAM).
“Itu hak asasi, masa tidak boleh. Saya kira itu sah-sah saja,” ungkapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (15/12/17).
Menurutnya, pekerjaan merupakan masalah pribadi setiap individu.
Kalaupun itu nantinya menimbulkan masalah dengan pekerjaan, banyak cara untuk menyikapinya dan menyelesaikannya.
“Kalau ada konflik kepentingan, bidang kerjanya saja dipisah. Saya kira itu teknis, secara prinsip harusnya tidak boleh ada larangan itu,” tegas politisi Gerindra itu.
Setelah keputusan MK, perusahaan kini memang tak bisa lagi membuat aturan yang melarang karyawannya menikah dengan rekan sekantor. Hakim MK telah mengabulkan permohonan uji materi Pasal 153 Ayat 1 huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan oleh Mahkamah Konstitusi.
“Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua Majelis Hakim MK Arief Hidayat dalam persidangan di MK, Kamis (14/12/17).
Dalam putusannya, MK juga menyatakan frasa “kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama” dalam Pasal 153 Ayat 1 huruf f UU Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945.