JAKARTA, Bernas.id – Nilai dan volume ekspor perikanan dianggap menurun sepanjang tahun 2017. Perlunya mencari solusi untuk dapat mendongkrak dan mengejar target agar ekspor ikan Indonesia dapat kembali meningkat.
Terkait hal itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dinilai perlu meningkatkan kinerja ekspor sektor perikanan dengan cara mengatasi beragam hambatan dalam aktivitas produksi, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang berorientasi ekspor.
“Indikasi dan fakta menurunnya nilai dan volume ekspor perikanan yang terjadi sepanjang tahun 2017 perlu diantisipasi oleh Pemerintah Indonesia. KKP mesti mencari cara agar realisasi ekspor tahun ini bisa mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya,” ungkap Moh Abdi Suhufan, selaku Koordinator Nasional LSM Destructive Fishing Watch.
Dirinya menilai, KKP mesti menjaga momentum meningkatnya stok ikan di laut Indonesia agar sejalan dengan peningkatan nilai ekspor karena hal itu dinilai juga akan mendorong perekonomian domestik.
Abdi menuturkan, berdasarkan data KKP bahwa nilai ekspor perikanan sampai September 2017 baru mencapai USD3,4 miliar dari target USD5,1 miliar.
Dengan demikian, ada selisih target dan realisasi ekspor yang sangat besar dan harus ditutup sampai dengan Desember 2017 yaitu USD1,7 miliar.
“Ada dua hal yang menjadi momentum KKP untuk pacu ekspor yaitu kondisi domestik dengan peningkatan stok ikan dan kondisi eksternal dengan meningkatnya permintaan ekspor dari negara tujuan,” terangnya.
Untuk itu, KKP perlu menelusuri hal ini dengan membuat peta masalah dan solusi agar peluang peningkatan ekspor bisa segera dipenuhi oleh pelaku perikanan dalam negeri. Terkait dengan ekspor, KKP juga memperjuangkan agar produk perikanan nasional yang diimpor oleh Uni Eropa mendapatkan pengurangan tarif bea masuk guna menggenjot ekspor komoditas sektor kelautan dan perikanan RI.
Dipihak lain, Nilanto Perbowo, selaku Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP mengatakan, tarif bea masuk produk perikanan Indonesia di Uni Eropa masih cukup tinggi, yaitu sekitar 6-24%, namun sejumlah negara lainnya ada yang tidak dikenakan tarif bea masuk.
“Indonesia sudah saatnya juga mendapatkan tarif yang sama 0 (nol) persen, ini yang sedang kita perjuangkan,” pungkasnya.
Menurutnya, baik pihak industri nasional maupun global saat ini turut mengakui bahwa pihaknya mendukung program pemerintah untuk menciptakan perikanan yang berkelanjutan, antara lain dengan menjual produk perikanan yang berkualitas dan dengan label aman.
Dia menjelaskan ikan yang mereka jual bukanlah ikan yang berasal dari hasil penangkapan yang menggunakan cara-cara yang ilegal serta aman untuk dikonsumsi.