JAKARTA, Bernas.id – Pemerintah diminta untuk menunda dan mengevaluasi kebijakan pelarangan penggunaan alat tangkap ikan cantrang, yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Perlu dilakukan evaluasi dan secara menyeluruh, serta berdialog dengan para nelayan sebelum diberlakukannya kebijakan tersebut.
“Saya sudah mengambil kesimpulan, NasDem memutuskan segera mengirimkan surat resmi kepada Presiden RI agar kebijakan yang memberatkan kehidupan masyarakat nelayan agar dapat ditunda dulu,” kata Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, saat menerima Paguyuban Nelayan Indonesia, di Kantor DPP Partai NasDem, Jakarta, kemarin.
Surat permintaan penundaan dan evaluasi pelarangan cantrang tersebut, didasarkan atas hasil uji petik yang telah dilakukan NasDem bersama dengan para ahli dan nelayan, beberapa waktu lalu. Pelarangan penggunaan tersebut diatur dalam Permen Nomor 2/ PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets), yang akan diberlakukan mulai Januari 2018.
Meski sebagai partai pendukung pemerintah, kata Surya, pihaknya tetap mengkritisi kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat.
Untuk itu, pihaknya meminta agar kebijakan tersebut dievaluasi.
“Kenapa harus ditunda? Karena kita perlu melakukan evaluasi dan kajian yang lebih mendalam,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPP Partai NasDem Bidang Pertanian dan Kemaritiman, Emmy Hafild mengatakan, bahwa pihaknya telah melakukan uji petik terkait penggunaan cantrang. Kegiatan itu berlangsung sejak 22 November-28 November 2017 di Indramayu (Jawa Barat), Tegal, Jepara (Jawa Tengah) dan Lamongan (Jawa Timur).
Dari hasil uji petik tersebut, dikatakan tidak semua penggunaan cantrang memberikan dampak negatif terhadap ekosistem laut.
Dampak negatif tersebut terjadi, apabila cantrang digunakan hingga ke dasar laut dengan spesifikasi ukuran mata jaring yang terlalu kecil.
“Masalahnya itu terdapat pada ukuran jaring cantrang. Memang perlu diperbaiki namun apakah perlu hingga sampai dilarang?,” ujarnya.
Menurutnya, pelarangan penggunaan cantrang tidak dapat diberlakukan secara general.
“Dari hasil uji petik itu kerusakan lingkungan itu tidak bisa digeneralisir. Memang ada yang merusak lingkungan.
Tapi apakah kemudian solusinya itu pelarangan. Pelarangan itu artinya memang ini alat tidak bisa digunakan sama sekali,” tegasnya.
Menurutnya, pelarangan bukanlah solusi tepat. Yang perlu dilakukan pemerintah adalah melakukan standarisasi dan pembinaan kepada nelayan terkait penggunaan cantrang agar tidak merusak ekosistem laut.
“Standarisasi alat tangkap itu.
Panjang talinya berapa, mata jaringnya harus berapa, bentuknya seperti apa, lalu kemudian beroperasinya di mana. Jadi pengendalian, pengawasan dan bimbingan,” ucap dia.