JAKARTA, Bernas.id ? Pemerintah Daerah ternyata menyumbang angka defisit keuangan di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Pemda rupanya menyimpan utang cukup besar kepada BPJS sebesar Rp 1,3 triliun.
“Jadi BPJS Kesehatan punya tagihan kepada pemda itu sekitar Rp 1,3 triliun se-Indonesia,” ujar Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (4/12/17).
Oleh karenanya, diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) agar tagihan tersebut bisa cepat terselesaikan. Selanjutnya, persoalan defisit pada BPJS Kesehatan juga bisa dipersempit.
“Itu sudah ada PMK baru untuk yang namanya intersec, jadi bisa potong berapa untuk punya utang itu,” kata Mardiasmo.
Ia menambahkan, ke depan juga diperlukan tata kelola yang lebih baik agar BPJS Kesehatan semakin sehat. “Nanti harus kita barengi dengan rekonsiliasi antara BPJS kesehatan dengan pendanaan masing-masing.
Jadi upaya cukup bagus,” ujarnya.
Meski demikian, salah penyebab defisitnya BPJS karena terjadi pemangkasan iuaran dari masyarakat pengguna BPJS. Pemangkasan pembayaran iuran itu untuk pasien kelas dua dan tiga. Pasien kelas tiga misalnya, dari iuran yang seharusnya Rp 53 ribu, dipangkas menjadi Rp 25.500.
Sedangkan, pasien kelas dua dari iuran yang seharusnya Rp 63 ribu, dipangkas menjadi Rp 51 ribu. Padahal, sumber dana BPJS itu dari iuran pengguna BPJS dan pemerintah.

