Bernas.id – Dalam surat edaran menko kesra terkait tiga pilihan badan hukum yaitu Perseroan, Koperasi, dan Perkumpulan Berbadan hukum merupakan pilihan terbuka atas pengakhiran PNPM di tahun 2014. Hingga kini asset phase out PNPM / dana Hibah / Bansos BLM yang bernama Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Purbalingga, rata rata sudah berkembang pesat 3 sampai 4 kali asset BLM yang ada. Sehingga harapannya ada semacam pengakuan bahwa pada saat ini pun BUM Desa mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemberi vs Penerima Bansos ?
Alas Hak vs Pemanfaatan Surplus
Menurut Edy Susilo, F. Autokritik bahwa Perseroan tidak tepat sinergi bersama dan menjadi badan hukum bagi BUMDesa disebabkan bentuk ini dinilai bersifat padat modal, mengarah pada privatisasi dan tidak berpihak pada masyarakat desa sah bertransformasi menjadi Bumdesa Bersama. Jawaban singkat atas opini Bumdesa Bersama UPK Sinergis di Mrebet Purbalingga, bahwa mengapa Perseroan sebagai alternative pilihan tepat kami dan Bumdesa Bersama merupakan 'rumah baru' adalah;
Pertama; Pemerintah Desa dan Desa dengan segala pengertian berhak sbagai representasi kepemilikan bansos yaitu Masyarakat Miskin dan Perempuan se wilayah kecamatan dengan segala pengertian bahwa transformasi dan lahirnya eks PNPM ini merupakan bagian dari sejarah program pemberdayaan Bangsa Indonesia.
Meskipun perbincangan transformasi atas kepemilikan tersebut sangat debatable dan tak berujung jawab yang pasti.
Dapat diselesaikan jika pembicaraannya tanpa prasangka, motifasi negative, tanpa mengedepankan ego pribadi masing ?
masing dan tetap dalam koridor amanah DAPM yaitu penyelamatan asset (tangible & intangible / 5M/6M ?
Man, Money, Method, Material, Machine), pengembangan dan pelestarian model pemberdayaan sebagaimana Ruh PPK / PNPM MPd, sebagai antithesa dan bentuk pencarian alternative yang tepat serta mendalam agar tidak sesat secara yuridis.
Kedua; Dana Amanah Eks PNPM / PPK ?
DAPM dengan tiga aspeknya ada beberapa solusi alternative penyelamatannya dan tetap dipelihara dan tawaran atas solusi di Purbalingga, masuk dalam sitem Perseroan, yang terpilih atas semacam ?ijtihad sementara? jika benar dapat dua dan jika salah maka dapat satu point.
Assessment Interaktif Cepat
Jawab 3 Pertanyaan & Skor Dihitung AI
Telah jelas bahwa open menu exit strategi tidak ada penyelesaian, kepastian dan kejelasan pilihannya, hanya melahirkan kebingungan di tingkat bawah, sebuah fakta dilapangan memang demikian adanya.
Ketiga; Meskipun dari masalah kepemilikan asset eks UPK terhadap pilihan Perseroan seolah dipaksakan bahkan direkayasa serta beresiko tinggi dengan pembagian bagi hasil berupa dana sosial setelah surplus bersih “tutup buku” melalui mekanisme pembagian Deviden yang dimasukkan sebagai PAD dalam RABBDes. Bagi sebagian kalangan dianggap sangat distortif, sesat secara yuridis, dan bisa mengarah pada privatisasi serta beresiko terhadap aturan KPK, singkatnya pilihan Perseroan merupakan sebuah dosa besar, karena memang kepemilikan menjadi Perseroan sangat rentan karena sifatnya yang padat modal.
Namun setidaknya ada kesamaan asas terkait 3 hal; terutama mekanisme Pembagian deviden sejalan dengan mekanisme pembagian alokasi surplus upk.
Keempat; terkait Alas Hak yang harus dilakukan melalui mekanisme Levering atau Penyerahan dilaksanakan melaui mekanisme Musyawarah Desa ? dengan Berita Acara yang berisi kesepakatan pilihan Badan Hukum, deseminasi dan penjelasan tentang kepemilikan serta alasan mengapa pencatatan penyertaan modal menjadi hak masing ? masing desa dengan kesepakatan metode perhitunganya, subjek hukum Pemdes sebagai keterwakilan Masyarakat Miskin, kesepakatan pembentukan dan amanah serta rencana kerja tindak lanjut Tim Perumus dan Pembadanhukuman yang diperlukan untuk bekerja secara seksama ? yang dilanjutkan ke forum Musyawarah antar Desa, kepela desa berkewajiban membentuk Perdes dasar Kerjasama Antar Desa (KAD) ? dengan kesepakatan atas dasar Perdes masing ? masing desa maka dibentuklah Permakades bagian dari pengambilan keputusan tertinggi forum MAD ? sebagaimana mekanisme Perseroan setara dengan RUPS.
Kelima; Koeksisten / Pembeda UPK DAPM dengan Musyawarah Antar Desa (MAD) dg organisasi perseroan terbatas. Dari sebagian struktur organisasi tersebut, maka organisasi perseoran adalah sebagai berikut:
- Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setara Kerjasama Antar Desa dalam Musyawarah Antar Desa.
- Dewan Komisaris/Komisaris setara BKAD, Badan Pengawas ? UPK dengan Pemerintah Desa sebagai subjek hukum Representasi Masyarakat Miskin.
- Dewan Direksi/Direksi setara UPK, Tim Verifikasi dan Karyawan / Staff.
Bahwa Hak atas BLM yang semula merupakan dana pemberdayaannya bukan dimaksudkan dikembalikan ke pemberi bantuan atau diminta kembali oleh Pemerintah sebagaimana PMK tentang Bantuan Pemerintah / DDUB, namun seluas-luasnya dimanfaatkan, dikelola dengan professional dan atau dikembangkan semampunya sesuai perubahan zaman, dengan tetap berpihak dan kembali kepada masyarakat miskin dalam bentuk deviden yang penggunaannya sekali lagi tetap memalui mekanisme turunan AD/ART serta SOP, bahkan PTO dan seluruh asas serta prinsip pemberdayaan PNPM dan atau Visi dan Misi TKPK RI yaitu untuk Perluasan Kesempatan Kerja dan Penanggulangan Kemiskinan, dengan tetap memberi kail dan ikan sekaligus kepada Masyarakat.
Mari semangat berdesa dan semangat membangun desa.
Masihkah kita alergi terhadap BUMDESA Bersama?
📊 Survei Kilat BERNAS
Apakah Anda tertarik kuliah lagi?
Jawaban Anda membantu kami menyajikan konten yang lebih relevan.
FAQ: Ringkasan Cepat
Apa inti dari Antithesa Atas Opini Transformasi Eks PNPM Menuju BUMDesa Bersama?
Bernas id Dalam surat edaran menko kesra terkait tiga pilihan badan hukum yaitu Perseroan Koperasi dan Perkumpulan Berbadan hukum merupakan pilihan terbuka...
Apakah cara ini masih relevan di tahun ini?
Ya, panduan ini telah diperbarui oleh Tim Redaksi BERNAS.id dan diverifikasi keakuratannya. Kami selalu menyajikan informasi teknologi yang *up-to-date*.




