Edisi Nasional
Logo BERNAS.id Resmi - Media Nasional & Inspirasi Karir EksekutifBERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Pemerintah Daerah Diminta Perhatikan Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah

Oleh: Redaksi Bernas•2 Desember 2017
Pemerintah Daerah Diminta Perhatikan Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah
Foto: Redaksi Bernas
RANGKUMAN CEPAT BERNAS
Sumber: journalist
"Pemerintah Daerah diminta untuk lebih memperhatikan pondok pesantren dan madrasah diniyah termasuk dengan menambah alokasi anggaran APBD untuk dua lembaga pendi..."

🗓️ Dipublikasikan pada 2 Desember 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JEPARA, Bernas.id – Pemerintah Daerah diminta untuk lebih memperhatikan pondok pesantren dan madrasah diniyah, termasuk dengan menambah alokasi anggaran APBD untuk dua lembaga pendidikan keagamaan Islam Indonesia ini.

“Kami akan terus meningkatkan alokasi APBN untuk pesantren. Harapannya, APBD juga sudah sepatutnya menyediakan alokasi yang cukup untuk pesantren yang ada di daerahnya masing-masing,” kata Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin saat pembukaan Musabaqah Qiraatil Kutub tingkat Nasional ke-6 tahun 2017 di Pesantren Roudlotul Mubtadiin Balekambang, Jepara, Jumat (01/12).

Menurut Lukman, pesantren merupakan miniatur Indonesia. Pesantren menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah bangsa.

Bisa jadi tanpa pesantren belum tentu negara ini ada. Untuk itu, sudah sepatutnya pemerintah, baik pusat maupun daerah, membuktikan kepeduliannya membantu pesantren.

“Pemerintah Daerah sudah seharusnya peduli dengan layanan pendidikan di daerahnya, termasuk pesantren dan madrasah diniyah,” sambungnya.

Lukman pun meminta agar aturan yang membatasi keberpihakan Pemda terhadap pesantren dan madrasah diniyah bisa segera dibenahi.

?Demikian juga pemerintah pusat yang akan melakukan harmonisasi lintas kementerian dan lembaga guna membangun sinergi dalam meningkatkan kualitas pendidikan,? tambah Lukman.

MQK VI tahun 2017 ini diikuti 1.456 santri utusan 34 provinsi di Indonesia. Total ada 25 cabang lomba baca kitab kuning, dua cabang lomba debat Bahasa Arab dan Inggris, serta lomba eksibisi.

MQK akan berlangsung hingga 7 Desember 2017.

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram