JAKARTA, Bernas.id ? Alumni 212 mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla. Ketua Umum Presidium Alumni 212 Slamet Maarif mendorong agar pemerintah adil dalam upaya penegakan hukum dan diminta menghentikan berbagai bentuk kriminalisasi.
“Inti dari maklumat kami semua peserta kongres menguatkan kembali komitmen kembali seluruh alumni 212, Habib Rizieq sebagai imam besar umat Indonesia. Oleh karenanya meminta dengan sangat kepada pemerintah menghentikan kriminalisasi kepada kita seluruh kasus yang dimanipulasi,” ujar Slamet Maarif di panggung Reuni Akbar 212, Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (2/12/17).
Baca Juga Hadiri Reuni 212, Anies Baswedan: Ini Kesempatan untuk Diri Kita Sendiri
Pria yang akrab disapa Slamet itu juga membandingkan penanganan hukum politukus Partai Nasional Demokrat (NasDem) Victor Laiskodat dan Buni Yani.
Diketahui, Buni Yani sudah diputus bersalah oleh pengadilan, sedangkan perkara Viktor disebutnya mandek.
“Jika berseberangan dengan kekuasaan melakukan proses hukum dengan cepat. Viktor Laiskodat tetap hidup nyaman dilindungi kekuasaan. Buni Yani 1 tahun 6 bulan, anggota DPR kader PKI akan bangkit tidak disentuh hukum,” terangnya.
Baca Juga Ketua Panitia Sebut Tak Ada Dana Parpol, Netizen Serukan #ReuniAkbar212
Sementara, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman yang menghadiri acara Reuni Akbar juga mendorong Aksi 212 tak berhenti pada isu penistaan agama melainkan bisa dilanjutkan untuk gerakan perlawanan korupsi.
“Spirit 212 bukan hanya tentang penistaan agama, tetapi harus lebih dari itu.
Gerakan ini harus menjadi gerakan yang terdepan dalam membangun kemandirian ekonomi umat, mengatasi darurat ketimpangan ekonomi serta jihad melawan para koruptor dan pendukung-pendukungnya!” ujar Sohibul dalam keterangan tertulis.

