JAKARTA, Bernas.id – Kapolri Jenderal Tito Karnavian memastikan, kasus dugaan ujaran kebencian dengan terlapor anggota DPR RI Fraksi Nasdem Victor Laiskodat terus ditangani oleh aparat kepolisian. Kapolri mengakui kalau ada persoalan yang menyebabkan lambatnya penanganan kasus tersebut. Salah satunya pembuktian teknis hukum yang kini masih menunggu hasil dari MKD.
Karena ada UU MD3, pasal 224 ayat 1.
Dalam pasal itu menjelaskan, bahwa setiap anggota DPR memiliki hak imunitas, dia bebas dari dugaan atau tuduhan hukum, proses hukum sepanjang dia menyampaikan pendapat atau pandangannya dalam tugasnya sebagai anggota DPR di sidang maupun di luar sidang. Kalau politisi Partai NasDem sedang menjalankan tugas, maka mendapatkan hak imunitas.
Oleh karena itu, polri menanti MKD memutuskan dan menilai soal status Viktor saat berpidato di Kupang NTT Agustus lalu itu. Termasuk, salah satu poin kejelasan dari MKD apakah saudara Viktor Laiskodat sedang menjalankan tugasnya sebagai anggota DPR atau tidak.
“Kalau MKD mengatakan tidak, itu dalam kasus pribadi, tanggungjawabnya pribadi, tidak ada hak imunitas kepada dia, ya proses lanjut,? demikian Tito.
Sementara itu, Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar mempunyai pendapat soal Hak imunitas.
Ia menjelaskan, berdasarkan ketentuan pasal 224 ayat (1) n (2) UU No.17 tahun 2014 tentang MD3 yaitu pernyataan, pertanyaan, pendapat, sikap dan tindakan yang diekspresikan di dalam dan di luar rapat DPR.
Dalam konteks perbuatan Victor Laiskodat yang diduga memenuhi unsur perbuatan pidana ujaran kebencian, oleh kepolisian ditafsirkan sebagai bagian dari pengertian imunitas, sehingga di SP3kan.
“Menurut saya mestinya kepolisian agak berhati hati menafsirkan perbuatan ini, karena substansi pernyataan masih interpretable, apakah masih berkaitan dengan tugas dan kewenangannya sebagai anggota DPR, meski begitu kita menghormati kewenangan kepolisian apabila mengSP3 kan,” terang Fickar saat berbincang dengan Bernas.id, Rabu (29/11/2017).
Namun demikian agar tafsir itu dapat diterima oleh masyarakat, sebaiknya diuji di pengadilan dengan mempraperadilankan SP3 itu. Karena juridiksi SP3 itu limitatif.
Peristiwanya bukan peristiwa pidana dan buktinya kurang.
“Jadi tidak ada alasan imunitas. Dipidana atau tidak seseorang anggotaa DPR adalah kompetensi atau kewenangan Hakim pengadilan, bukan penyidik,” paparnya.
Sementara itu, Pakar Hukum Pidana lainnya Chairul Huda tidak sepaham dengan pendapat soal Hak Imunitas.
“Tidak tepat itu. Kan hak imunitas itu baru bisa digunakan kalau sudah di pengadilan,” pungkas Huda.