JAKARTA, Bernas.id – Komunikasi masalah perundingan Freeport Indonesia tampaknya akan segera rampung dengan pemerintah Indonesia pada akhir tahun ini.
Penyelesaian kontrak Freeport beserta dengan soal divestasinya memang dijadwalkan selesai pada akhir tahun 2017, namun mengenai teknis penyelesaian, masih dalam pembahasan di Komisi VII DPR.
Baca juga: Inilah 7 Daftar Aplikasi Investasi Resmi Versi OJK
Pemerintah sendiri sudah menyiapkan induk perusahaan tambang untuk mengelola divestasi Freeport nantinya melalui holding BUMN bidang pertambangan.
Menurut Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno, sudah menyatakan holding BUMN tambang akan membeli saham PT Freeport Indonesia dengan memanfaatkan pinjaman (utang) dari dana BUMN perbankan jika pendanaan dari ekuitas holding tidak mencukupi.
“Seumpama pendanaannya cukup dari ekuitas holding, maka itu sudah selesai. Kalau tidak cukup, maka kemudian ada pinjaman bank pemerintah,” kata Fajar di Jakarta.
Harry menjelaskan, peran perbankan pemerintah akan diperlukan seperti saat Medco mengakuisisi Newmont. “Kita pasti dibantu bank pemerintah karena ini wujud sinergi,” tuturnya.
Harry mengatakan saat dikonsolidasikan, ekuitas holding tambang mencapai Rp64,6 triliun atau Rp65 triliun. Jumlah tersebut, lanjut dia, akan dapat ditingkatkan kemampuan pendanaannya hingga tiga kali lipat sehingga tidak akan mengganggu kinerja keuangan perusahaan.
Kondisi tersebut, akan sangat berbeda jika perusahaan masih belum tergabung dalam satu holding. “(Begitu sudah holding) Rp65 triliun itu kalau di`leverage` dua kali lipat saja sudah Rp120 triliun.
Dalam `rule of thumb` (aturan dasar), tiga kali lipat itu aman,” tambahnya.