JAKARTA, Bernas.id – Indonesia Corruption Watch, meragukan Hakim tunggal yang akan menyidangkan gugatan praperadilan kedua Novanto. Hakim Kusno yang akan menjadi hakim tunggal sekarang ini menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Jakarta Selatan.
Aktivis Indonesia Corruption Watch, Kurnia Ramdhan menyatakan, rekam jejak dari Hakim Kusno ada tiga hal yang harus diperhatikan.
Pertama, Berdasarkan data LHKPN di situs KPK, Hakim Kusno tercatat melapor harta kekayaan saat menjadi Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak.
Ada yang menarik dalam LHKPN Hakim ini, sebelumnya Kusno melaporkan harta kekayaan pada bulan Maret tahun 2011 saat menjadi Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan total harta kekayaan Rp1.544.269.000, ujar Kurnia.
Namun, lima tahun berlalu berdasarkan laporan LHKPN tahun 20l6, harta Kusno melonjak cukup signifikan menjadi Rp4.249.250. 000. Tentu lonjakan ini perlu ditelusuri lebih lanjut, ini penting untuk memastikan bahwa harta kekayaan tersebut diperoleh secara benar oleh yang bersangkutan.
Kedua, Hakim Kusno tercatat pernah membebaskan empat terdakwa korupsi saat menjadi Hakim di Pengadilan Negeri Pontianak, antara lain adalah:
1.
Dana Suparta, perkara korupsi Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Kab Kapuas Hulu tahun Anggaran 2013 (Vonis tanggal 8 Desember 2015).
2. Muksin Syech M Zein, perkara korupsi Program Pembangunan lnfrastruktur Pedesaan di Kab Kapuas Hulu tahun Anggaran 2013 (Vonis tanggal 8 Desember 2015).
3. Riyu, perkara korupsi Program Pembangunan lnfrastruktur Pedesaan di Kab Kapuas Hulu tahun Anggaran 2013 (Vonis tanggal 8 Desember 2015).
4.
Suhadi Abdullani, perkara korupsi jual beli tanah untuk pembangunan terminal antar negara di belakang Terminal lnduk Singkawang (Vonis tanggal 22 Februari 2017).
Kemudian, Hakim Kusno pada 13 April 2017 pernah menjatuhkan vonis ringan yaitu 1 (satu) tahun penjara kepada terdakwa, Zulfadhli, anggota DPR RI, dalam perkara korupsi dana bantuan sosial Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2006-2008 yang diduga merugikan keuangan negara hingga Rp15 miliar.
Dengan catatan tersebut maka wajar saja jika publik meragukan komitmen antikorupsi dari Hakim Kusno, ujar dia.
Berdasarkan uraian diatas, maka ICW mendesak KPK untuk segera selesaikan berkas penyidikan lalu limpahkan ke Pengadilan Tipikor. lni menjadi syarat mutlak untuk menggugurkan permohonan Praperadilan Novanto.