JAKARTA, Bernas.id – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan segera merevisi peraturan gubernur terkait penggunaan dan pemanfaatan kawasan Monumen Nasional (Monas). Tak hanya memperluas fungsinya, pergub itu juga mengatur adanya tim baru tentang pemberian izin Monas.
“Jadi ada sebuah tim yang nanti akan mereview semua permintaan penggunaan Monas. Bukan langsung ke Gubernur, tapi nanti ada tim,” ujar Anies di Lapangan Silang Barat Monas, Minggu (26/11/17).
Menurutnya, tim pemberian izin itu terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta, unsur Sekretariat Negara, Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, dan tokoh masyarakat.
Unsur-unsur tersebut yang akan meninjau apakah sebuah kegiatan yang melibatkan warga banyak boleh digelar di Monas.
“Lalu baru merekomendasikan kepada Gubernur. Jadi bukan semata-mata diskresi Gubernur,” ungkapnya.
Nantinya, proses perizinan Monas bukan semata-mata berada di tangan gubernur saja, melainkan ada bagian khusus yang mengatur soal itu.
“Kami membuka tetapi juga mengatur. Sebab kalau dibuka tanpa diatur percuma saja,” ujarnya.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi Pergub Nomor 160 Tahun 2017 terkait penggunaan Monas.
Sebab, dalam pergub tersebut tercantum Monas digunakan hanya untuk kepentingan negara. Anies merevisinya menjadi Pergub Nomo 186 Tahun 2017.
Sementara, dalam pergub yang baru, pemanfaatan Monas diperluas untuk kegiatan pendidikan, sosial, budaya, dan agama.
Selanjutnya, pada pergub yang baru juga menyebut kegiatan yang melibatkan banyak warga harus seizin gubernur berdasarkan rekomendasi tim.