JAKARTA, Bernas.id – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengungkapkan seluruh pihak harus duduk bersama untuk mengambil kebijakan memecahkan berbagai masalah guru. Hal itu seperti rekrutmen, distribusi yang belum merata serta kesejahteraan guru.
“Perlu adanya peran pemerintah daerah untuk ikut serta melakukan redistribus guru, meingkatkan kesejahteraan guru yang masih di bawah standar minimun,” ujar Mendikbud Muhadjir di Jakarta, Sabtu (25/11/17).
Ia menjelaskan Indonesia masih kekurangan guru. Guru-guru khususnya untuk sekolah negeri memiliki status yang beragam.
Ada yang sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), ada yang sudah mendapatkan sertifikat prosesi ada yang belum mendapatkan sertifikat profesi dan banyak guru berstatus honorer.
Menurut, data Kemendikbud ada sekitar 737 ribu guru yang statusnya sebagai guru tidak tetap di sekolah negeri, itu belum termasuk guru agama yang jadi wewenang Kementerian Agama, sehingga diperkirakan jumlah guru yang tidak tetap sekitar 840 ribu guru. Karenanya, Muhadjir menyoroti perlunya tata kelola guru yang menyeluruh karena sudah sekitar tujuh tahun tidak melakukan penerimaan guru secara reguler.
“Untuk kepastian posisi apakah sebagai PNS atau aparat sipil negara itu harus ditelaah bersama-sama, seperti yang kita tahu dengan adanya otonomi daerah pendidikan itu wewenang pemerintah kabupaten dan kota,” terang Muhadjir.
Menurutnya, untuk memecahkan masalah guru maka semua pihak perlu duduk bersama, seperti dengan Kementerian PAN-RB yang tahu persis berapa jumlah guru yang dapat direkrut oleh pemerintah, kemudian harus bicara dengan Kementerian Keuangan mengenai masalah anggaran, dan tidak kalah penting dengan Kemendagri. Adanya otonomi daerah dimana fungsi pendidikan menjadi wewenang provinsi-kabupaten-kota, maka Kemendagri memiliki jalur langsung dengan guru.
Sementara, itu mengenai kesejahteraan guru, dia mengatakan pemberian tunjangan profesi guru bagi guru yang telah tersertifikasi, serta tunjangan khusus bagi guru yang mengabdi di daerah khusus akan terus menjadi perhatian.
“Banyak skema tunjangan pada guru, ada tunjangan profesi untuk guru yang sudah dapat sertifikat profesi, ada tunjangan kemahalan untuk guru yang mengajar di tempat khsuus, dan tunjangan khusus lain.
Pendapatan tidak merata di kalangan guru, ada guru sudah mendapat tunjangan tapi ada guru yang status honorer. Maka ini perlu ditata mengenai pembebanan guru yang pendapatannya berbeda itu,” papar Muhadjir.