JAKARTA, Bernas.id ? Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Idrus Marham menyampaikan belum mendapat usulan resmi dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) soal wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub).
Hal ini menanggapi usulan dari DPD untuk segera menggelar munaslub setelah Setya Novanto menjadi tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP dan menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak Minggu (19/11/17).
“Enggak ada, suratnya belum ada, karena itu kami meminta Golkar bersatu dan menghormati keputusan rapat pleno. Artinya bukan melakukan pembicaraan sendiri. Karena rapat pleno Golkar merupakan pengambilan keputusan tertinggi ketiga,” ungkapnya di Jakarta Selatan, Jumat (24/11/17).
Idrus menyampaikan jika ada kader Golkar yang terus menyuarakan munaslub sementara rapat pleno memutuskan menunggu proses praperadilan, maka partai akan terganggu soliditasnya dan berlangsung lama.
Diprediksikan semuanya akan berakhir pada Desember mendatang. Ia pun meminta semua pihak di Golkar menunggu proses praperadilan jika nantinya hendak menyelenggarakan munaslub.
“Enggak, engak panjang. Desember itu minggu depan (selesai).
Saya selaku Plt Ketua Umum Golkar melakukan langkah organisasi berdasarkan sistem, aturan, AD/ART,” sambungnya.