JAKARTA, Bernas.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memilih tidak tergesa-gesa dalam menyusun berkas perkara untuk 'menyeret' tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP, Setya Novanto ke pengadilan.
Padahal, sejumlah pihak menyerukan agar KPK segera mempercepat proses pemberkasan demi menghindari kemungkinan Setya Novanto itu menang melawan KPK di praperadilan. Setya Novanto diketahui telah mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan tersangkanya oleh KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyampaikan, pihaknya belum sampai pada tahapan untuk mempercepat berkas perkara Novanto. Febri mengungkapkan penyidik akan memproses pemberkasan mengalir mengikuti aturan yang berlaku.
“Kita belum bicara soal upaya untuk mempercepat, karena yang dilakukan oleh penyidik itu kami sesuaikan saja dengan hukum acara yang berlaku,” ujar Febri, di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (21/11/17).
Febri menekankan jika penyidik KPK membutuhkan pemeriksaan dan penguatan bukti dalam kasus korupsi e-KTP maka hal itulah yang menjadi prioritas.
“Karena kekuatan bukti yang akan dibawa nanti pada proses persidangan, proses pengujian secara substansi itu menjadi hal yang paling penting diperhatikan,” imbuhnya.
Lembaga antirasuah itu telah resmi manahan Setya Novanto selama 20 hari terhitung 17 November 2017 sampai dengan 6 Desember 2017 di Rutan Negara Klas I Jakarta Timur Cabang KPK.

